Pengamat Nilai Posisi Wagub Lebih dari Satu Berpotensi Timbulkan Masalah Baru di DKI
Merdeka.com - Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno belum juga rampung. Belakangan muncul wacana menempatkan dua orang untuk posisi tersebut. Padahal sejak era Gubernur Fauzi Bowo, hanya ada satu pasangan alias satu wakil gubernur.
Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tata tertib. Sebagai tolak ukur, pemerintahan awal Sutiyoso yang memilih didampingi empat wakil gubernur.
Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, menjelaskan, di era kepemimpinan Sutiyoso, posisi wagub diisi empat orang dengan bidang berbeda-beda seperti ekonomi, sosial dan budaya.
"Zaman Sutiyoso itu memang ada (empat wagub) tapi kan dulu tidak dipilih secara langsung," kata Yayat saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).
Sementara saat ini, katanya, kepala daerah dipilih berpasangan oleh rakyat. Sehingga menurutnya, tidak ada urgensinya bila wakil gubernur lebih dari satu.
"Sekarang urgensinya apa, untuk menambah-nambah masalah lagi? Yah selesaikan aja masalah yang ada dulu. Soalnya sekarang kan wagub dan gubernur dipilih langsung sama rakyat," kata dia.
Yayat menyarankan ada baiknya fokus memilih wagub pengganti Sandiaga yang sudah setahun kosong. Dengan begitu, janji-janji politik yang disampaikan Anies dan Sandi semasa kampanye bisa dijalankan dengan baik."Kalau menurut saya selesaikan saja dulu apa yang sudah menjadi ketentuan.
Jadi kalau misalnya prosesnya sudah dilakukan, mengapa tidak diselesaikan masalah yang ada dulu. Selesaikan janji politik, selesaikan pembangunan," jelas Yayat.
Sebelumnya, Kemendagri juga menolak usulan itu. Tidak boleh ada keistimewaan kursi wakil gubernur untuk Jakarta.
"Jumlah wagub untuk seluruh Indonesia sama (1 orang). Sebagaimana pengaturan kontestasi pilkada yang mensyaratkan berpasangan," jelas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik kepada merdeka.com, Rabu (11/9).
Akmal mengatakan, jumlah kursi wakil gubernur antara DKI atau 33 provinsi lain harus sama. Karena, aturan yang mengatur tentang hal tersebut juga sama.
"Jadi tidak ada perbedaan untuk DKI atau bukan DKI, perlakuan regulasinya sama," tambah dia.
Reporter Magang: Chicilia Inge
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaSidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban
Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi Pilih Prabowo-Gibran, Tak Puas ke Anies-Cak Imin
masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi lebih banyak memilih Anies-Muhaimin
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies: Presiden dan Mendagri Tegur Pemda Batalkan Agenda Kampanye Sepihak
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaSandi Klaim PPP Lolos ke Parlemen: Jangan Sampai Ada Suara Hilang dan Berkurang
Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Singgung Kebebasan Berbicara, Janji Kembalikan Indonesia Jadi Negeri Tak Menakutkan Bagi Pengkritik
Anies berkomitmen menciptakan negeri yang tidak lagi menakutkan atas kritikan dari masyarakat.
Baca Selengkapnya