Penertiban Berlan diprotes KPUD DKI, ini komentar Ahok

Merdeka.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan permukiman liar di Berlan, Jakarta Timur, pada September tahun ini menuai protes dari KPU DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, protes KPUD karena merepotkan mereka dalam mendata daftar pemilih tetap (DPT) warga yang tergusur.

"Makanya saya ditanya, 'Pak, September kan sudah selesai pendaftaran (Pilkada) nih. Sudah mulai masa kampanye. bapak masa gusur? yang KPUD saja ngomong gini, 'kalau bisa, September Oktober jangan gusur Pak. Kami repot mindahin KTP-nya untuk milih," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (18/3).

Atas protes ini, Ahok memberikan solusi, yakni meminta KPUD tidak mendirikan TPS-TPS di area bantaran kali. Sebab, pihaknya akan fokus terhadap kawasan di daerah hilir atau bantaran kali Ciliwung agar bebas dari banjir.

"Makanya saya bilang sama mereka. Kamu jangan bikin TPS-TPS lagi di tepi sungai deh. September - Oktober saya akan gusur lebih banyak. Lebih besar. Kenapa? karena rusunnya lebih banyak," terangnya.

Mantan politisi Gerindra ini tampaknya tak akan menggubris protes dari KPUD. Bila rusun sebagai ganti rugi telah tersedia, Pemprov DKI bakal segera merelokasi warga agar proyek normalisasi kali dapat dilakukan.

"Enggak pakai target-targetan, semua targetnya asap, as soon as possible. Tergantung rusunnya jadi. Kalau rusunnya jadi, keliatannya yang jadi paling banyak September (penertiban)," pungkas orang nomor satu DKI ini.