Pemprov DKI tegaskan pengurangan anggaran tak ganggu program

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama dengan DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna untuk mengesahkan APBD perubahan 2016. Sala‎h satu yang menjadi catatan adalah adanya penurunan sebesar 6,34 persen atau setara Rp 4,25 triliun dari APBD DKI 2016 yang berjumlah Rp 67,16 triliun menjadi Rp 62,91 triliun.

Ahok, sapaan akrabnya, mengatakan penurunan ‎anggaran ini salah satunya disebabkan karena turunnya sisa lebih penggunaan anggara (Silpa). Sebab realisasi program yang berada di dinas-dinas berjalan dengan cepat.

"Dulu kita perkirakan Silpa akan Rp 8 triliun, tapi setelah kita ganti pejabat itu ternyata lebih cepet, Silpa-nya hanya Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun lebih kalau enggak salah sehingga berartikan duitnya kurang, duit kurang baru kita sesuaikan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10).

Selain itu, penyesuaian anggaran ini juga dilakukan agar program Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan optimal. Mengingat adanya penghematan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap terlambatnya penyerahan bagi hasil pendapatan pajak.

"Nah, sehingga kan berarti duitnya kurang, duit kurang kita sesuaikan termasuk juga dari pusat bayarnya kan ditunda 2017 nanti kita mau sesuaikan," terangnya.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini memastikan tidak ada masalah dalam program tahun ini. Sebab pihaknya telah mengurangi anggaran pembelian tanah agar penghematan dapat dilakukan.

‎"Engga kita cuma kurangin beli tanah aja. Termasuk kebetulan banyak kontraktor yang menang lelang perumahan itu banyak yang enggak bener, kita batalin saja," terangnya.

Penurunan APBD Perubahan DKI karena terpengaruh dua faktor. Pertama, APBD Perubahan DKI 2016 turun karena perubahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta merilis Silpa DKI ternyata sebesar Rp 4,93 triliun. Sementara itu, Silpa yang telah diproyeksikan dalam APBD 2016 adalah sebesar Rp7,93 triliun.

Sedangkan alasan kedua adalah imbas dari pemotongan reklame. Sebab sejak Pergub DKI Nomor 224 tahun 2015 sudah melarang perpanjangan izin reklame di baliho dekat trotoar. (mdk/ang)