Pemprov DKI Respons Positif Kewajiban Tunjukkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Pasar
Merdeka.com - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyambut positif keputusan yang mewajibkan masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin ketika akan memasuki kawasan pasar. Mengingat kawasan pasar termasuk lokasi yang rentan terhadap penularan Covid-19.
"Kita tahu di pasar tradisional itu sangat rentan, terjadi interaksi antara pedagang dengan penjual, dengan penjual, tidak seperti di mall, di pasar kan gang-gangnya sempit," kata dia kepada wartawan, Senin (26/7).
"Kalau ada usulan demikian, usulan yang perlu dipertimbangkan dan diapresiasi, supaya juga mendorong bagi warga masyarakat, pedagang, pembeli di pasar segerakan melaksanakan vaksin. Usulan ini juga baik kalu dipertimbangkan," ungkap dia.
Pihaknya pun belum memutuskan akan mewajibkan syarat serupa bagi pengunjung mall. Hal itu kembali lagi pada kebijakan yang diambil pengelola.
"Itu kembali kepada pengelola mall, asosiasi mal itu sendiri. Memang di mal ini berbeda dengan di pasar-pasar. Di mall ini luas, dan masyarakat atau komunitasnya tidak sebesar di pasar, jaraknya cukup berjarak. Jadi, di mall selama ini juga melaksanakan prokes dengan baik," ujar dia.
Menurut dia, di tempat-tempat dengan potensi penularan yang tinggi memang sebaiknya wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Namun demikian pemerintah belum membuat kebijakan terkait hal tersebut.
"Justru yang paling penting itu di tempat-tempat kerja seperti pabrik, atau tempat-tempat kerumunan seperti di terminal, stasiun, pelabuhan, dan itu saya kira wajib menunjukkan kartu vaksin. Saya kira di tempat-tempat seperti itu," tukas dia.
"Saya kira nanti pemerintah akan menggodok, tempat-tempat mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha, atau kegiatan atau tempat wajib ada (kartu) vaksin," lanjut Riza.
Meskipun demikian, dia menegaskan saat ini belum ada keputusan yang menentukan tempat-tempat mana saja yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai 'tiket' masuk'.
"Belum ada, sejauh ini pemerintah belum memutuskan tempat-tempat mana yang wajib ada vaksin. Yang kita dorong adalah agar semua masyarakat agar segerakan melaksanakan vaksin agar meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, yang sudah wajib kan selama ini kalau kita bepergian dengan pesawat, itu kan yang sudah diwajibkan," jelas dia.
"Yang lain-lain dalam pengaturan dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Kami di Jakarta tentu akan membahas ini, mendiskusikan apakah diperlukan tempat-tempar tertentu kalau dimasukin harus wajib vaksin atau tidak, nanti kita akan bahas, ke depan, saya kira perlu kita pertimbangkan bersama, supaya juga mendorong orang supaya segera vaksin," tandas dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaJika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaJika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya