Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Respons Positif Kewajiban Tunjukkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Pasar

Pemprov DKI Respons Positif Kewajiban Tunjukkan Sertifikat Vaksin Saat Masuk Pasar Menhub dan Wagub DKI Meresmikan Tiket Elektronik. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyambut positif keputusan yang mewajibkan masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin ketika akan memasuki kawasan pasar. Mengingat kawasan pasar termasuk lokasi yang rentan terhadap penularan Covid-19.

"Kita tahu di pasar tradisional itu sangat rentan, terjadi interaksi antara pedagang dengan penjual, dengan penjual, tidak seperti di mall, di pasar kan gang-gangnya sempit," kata dia kepada wartawan, Senin (26/7).

"Kalau ada usulan demikian, usulan yang perlu dipertimbangkan dan diapresiasi, supaya juga mendorong bagi warga masyarakat, pedagang, pembeli di pasar segerakan melaksanakan vaksin. Usulan ini juga baik kalu dipertimbangkan," ungkap dia.

Pihaknya pun belum memutuskan akan mewajibkan syarat serupa bagi pengunjung mall. Hal itu kembali lagi pada kebijakan yang diambil pengelola.

"Itu kembali kepada pengelola mall, asosiasi mal itu sendiri. Memang di mal ini berbeda dengan di pasar-pasar. Di mall ini luas, dan masyarakat atau komunitasnya tidak sebesar di pasar, jaraknya cukup berjarak. Jadi, di mall selama ini juga melaksanakan prokes dengan baik," ujar dia.

Menurut dia, di tempat-tempat dengan potensi penularan yang tinggi memang sebaiknya wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Namun demikian pemerintah belum membuat kebijakan terkait hal tersebut.

"Justru yang paling penting itu di tempat-tempat kerja seperti pabrik, atau tempat-tempat kerumunan seperti di terminal, stasiun, pelabuhan, dan itu saya kira wajib menunjukkan kartu vaksin. Saya kira di tempat-tempat seperti itu," tukas dia.

"Saya kira nanti pemerintah akan menggodok, tempat-tempat mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha, atau kegiatan atau tempat wajib ada (kartu) vaksin," lanjut Riza.

Meskipun demikian, dia menegaskan saat ini belum ada keputusan yang menentukan tempat-tempat mana saja yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai 'tiket' masuk'.

"Belum ada, sejauh ini pemerintah belum memutuskan tempat-tempat mana yang wajib ada vaksin. Yang kita dorong adalah agar semua masyarakat agar segerakan melaksanakan vaksin agar meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, yang sudah wajib kan selama ini kalau kita bepergian dengan pesawat, itu kan yang sudah diwajibkan," jelas dia.

"Yang lain-lain dalam pengaturan dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Kami di Jakarta tentu akan membahas ini, mendiskusikan apakah diperlukan tempat-tempar tertentu kalau dimasukin harus wajib vaksin atau tidak, nanti kita akan bahas, ke depan, saya kira perlu kita pertimbangkan bersama, supaya juga mendorong orang supaya segera vaksin," tandas dia.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jajaki Jalan Setapak Persawahan di Desa Gunung Bunder, Menteri ATR Serahkan Sertifikat PTSL
Jajaki Jalan Setapak Persawahan di Desa Gunung Bunder, Menteri ATR Serahkan Sertifikat PTSL

Hadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat

Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya