Pemprov DKI Optimis Penyerapan APBD 2018 di Atas 90 Persen
Merdeka.com - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan di Dinas PPAPP pada tahun ini bisa terserap hingga di atas 90 persen.
Dia mengatakan, di Tahun Anggaran (TA) 2018 Dinas PPAPP mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 280 miliar yang mayoritas digunakan untuk belanja tidak langsung.
"Saat ini, serapan sudah mencapai 84 persen. Hampir sama dengan penyerapan pada periode yang sama di tahun lalu," katanya seperti dilansir dari Beritajakarta.id, Rabu (21/11).
Tuty menjelaskan, tahun ini Dinas PPAPP melaksanakan sebanyak 14 program dengan 72 kegiatan, baik berupa lokakarya maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat).
"Semuanya masih on the track. Kita bersyukur, penyerapan di Dinas PPAPP sudah cukup tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terlalu berbelitnya proses pembayaran menjadi satu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran Provinsi DKI Jakarta di akhir tahun 2018.
Menurutnya, banyak kontraktor yang memilih menagih pembayaran di akhir dibanding menagih setiap tiga bulan sekali harus menagih ke Pemprov DKI.
"Rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit, sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya di ujung saja, sekaligus, daripada menagih tiap 3 bulan," ujar Anies di kawasan Sungai Ciliwung, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (11/11).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaPPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya