Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Nilai ERP Lebih Efektif Atasi Kemacetan Dibanding Ganjil Genap

Pemprov DKI Nilai ERP Lebih Efektif Atasi Kemacetan Dibanding Ganjil Genap Proyek ERP Jakarta. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji sistem aplikasi yang tepat untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ERP ini dinilai akan lebih efektif mengatasi kemacetan dibandingkan penerapan ganjil genap.

"Pasti (lebih efektif). Ganjil genap ini salah satu kebijakan antara, yang harus diambil untuk jangka mendesak sebelum masuk kepada conjunction pricing tadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.

"Sangat efektif karena begitu kita masuk ke dalam conjunction pricing, maka kita bisa meng-adjust berapa biaya yang dibutuhkan, yang akan dikenakan kepada pengguna. Semakin macet jalan semakin mahal," jelasnya.

Syafrin menilai, pengguna jalan akan lebih memilih menggunakan transportasi publik. Namun, dia tak menyebutkan berapa persentase perkiraan ERP dapat mengatasi kemacetan dibandingkan ganjil genap.

Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung terkait ERP ini. Kejaksaan Agung kemudian meminta Pemprov DKI melakukan tender ulang.

"Sekarang untuk langkah ke depannya kita akan minta apa yang disebut dengan kaji ulang terhadap dokumen yang ada. Itu dilakukan tahun 2020 sesuai dengan instruksi gubernur itu harus kita akselerasi tetapi dikaji lagi terkait teknologi yang akan digunakan. Kami sedang koordinasikan dengan Dirjen Aptika hal ini," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Sirekap Dianggap Gagal: Kita Butuh Pengakuan KPU untuk Minta Maaf
Ganjar soal Sirekap Dianggap Gagal: Kita Butuh Pengakuan KPU untuk Minta Maaf

Ganjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Sebut Kinerja Pembangunan Tunjukkan Hasil Positif
Pemprov Kaltim Sebut Kinerja Pembangunan Tunjukkan Hasil Positif

Bahkan, menurut Pemprov Kaltim beberapa indikator kinerja, melampaui target.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya