Pemprov DKI Nilai ERP Lebih Efektif Atasi Kemacetan Dibanding Ganjil Genap
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji sistem aplikasi yang tepat untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ERP ini dinilai akan lebih efektif mengatasi kemacetan dibandingkan penerapan ganjil genap.
"Pasti (lebih efektif). Ganjil genap ini salah satu kebijakan antara, yang harus diambil untuk jangka mendesak sebelum masuk kepada conjunction pricing tadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).
Berdasarkan hasil kajian, Syafrin mengatakan, ERP sangat efektif. Dia pun sepakat dengan kajian Korlantas Polri terkait hal ini.
"Sangat efektif karena begitu kita masuk ke dalam conjunction pricing, maka kita bisa meng-adjust berapa biaya yang dibutuhkan, yang akan dikenakan kepada pengguna. Semakin macet jalan semakin mahal," jelasnya.
Syafrin menilai, pengguna jalan akan lebih memilih menggunakan transportasi publik. Namun, dia tak menyebutkan berapa persentase perkiraan ERP dapat mengatasi kemacetan dibandingkan ganjil genap.
Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung terkait ERP ini. Kejaksaan Agung kemudian meminta Pemprov DKI melakukan tender ulang.
"Sekarang untuk langkah ke depannya kita akan minta apa yang disebut dengan kaji ulang terhadap dokumen yang ada. Itu dilakukan tahun 2020 sesuai dengan instruksi gubernur itu harus kita akselerasi tetapi dikaji lagi terkait teknologi yang akan digunakan. Kami sedang koordinasikan dengan Dirjen Aptika hal ini," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaHasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut Pemprov Kaltim beberapa indikator kinerja, melampaui target.
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca Selengkapnya