Pemprov DKI minta moratorium infrastruktur elevated dicabut

Merdeka.com - Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memutuskan untuk memoratorium pembangunan infrastruktur elevated. Alasannya karena dalam beberapa bulan terakhir terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan korban luka maupun jiwa.

Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan Kementerian PUPR. Harapannya agar pembangunan elevated masih dapat dilakukan di ibu kota.

"Tapi kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu kan akan ada waktu, apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," katanya usai meninjau Velodrome LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/2).

Dia mengaku, belum menerima surat dari Kementerian PUPR untuk membicarakan proyek-proyek layang yang dikerjakan di Jakarta. Karena, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menjelaskan, penghentian ini akan berdampak pada progres pembangunan infrastruktur untuk menyambut Asian Games 2018.

"Kita belum diundang koordinasi, tapi seandainya kita diundang. Kalau enggak diundang berarti kita jalan, kalau diundang nanti arahannya seperti apa. Kalau diminta moratorium kita akan usul, kalau kita enggak termasuk moratorium. Dua minggu lama sekali," jelasnya.

Saefullah mengungkapkan, penghentian pengerjaan selama dua bulan akan mengganggu pembangunan proyek-proyek yang sedang berjalan. Untuk itu dia berharap moratorium tidak berlaku di Jakarta.

"Kalau posisinya masih gali-gali pondasi bawah memang enggak begitu kelihatan. Tapi kan posisi kita sudah di atas semua, saya rasa sangat terganggu," tutupnya.