Pemprov DKI Komitmen Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan terus melakukan kampanye vaksinasi Covid-19. Langkah ini diambil agar mayoritas warga DKI mendapat informasi benar tentang vaksin Covid.

"Nanti secara bertahap, berangsur-angsur kita akan terus melakukan kampanye, sosialisasi pentingnya melakukan pencegahan dan pentingnya vaksin bagi kita semua," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (23/12).

Riza meyakini, warga yang enggan mendapatkan vaksin Covid karena belum tahu secara benar pentingnya vaksin dalam kondisi pandemi saat ini. Nantinya, Pemprov DKI akan melibatkan tenaga kesehatan dalam kampanye vaksin Covid.

"Masyarakat memang masih ada yang belum memahami, belum mengerti tentang pentingnya vaksin. Nanti saya yakin masyarakat Jakarta akan memahami, mengerti dan mengikuti arahan anjuran tenaga medis, dokter dan pemerintah pusat maupun daerah," kata Riza.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang kepercayaan publik nasional pada vaksin dan vaksinasi Covid-19, 40 persen responden menyatakan pikir-pikir untuk vaksin, 17 persen menyatakan tidak vaksin, dan hanya 37 persen menyatakan mau menerima vaksin.

Survei dilakukan dengan cara wawancara melalui telepon pada 16-19 Desember dengan 1.202 responden yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Urgensi vaksin di masa pandemi turut disinggung epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman yang mengingatkan upaya pencegahan penularan Covid-19 tidak boleh kendor. Menurunnya disiplin protokol kesehatan akan berdampak kegagalan vaksinasi.

"Ingat, contoh terkini, 2018 ebola itu gagal dikendalikan vaksinasi akibat negaranya, penduduknya abai, coverage rendah, angka reproduksi tinggi," ucap Dicky dalam satu diskusi secara virtual, Sabtu (19/12).

Untuk itu, ia terus mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat disiplin dan terus meningkatkan kualitas tanggung jawab masing-masing dalam pencegahan penularan Covid-19.

"Kita enggak bisa sambil tunggu vaksinasi tidak melakukan pengendalian upaya 3T, 3M, termasuk pembatasan-pembatasan diabaikan, makin jauh dari keberhasilan program vaksinasi," tuturnya.

Upaya ketat mencegah penularan Covid dikatakan Dicky wajib diterapkan pemerintah dan masyarakat. Sebab, untuk membentuk herd immunity 80 persen populasi Indonesia wajib mendapat vaksin Covid.

Agar persentase itu tercapai, tugas pemerintah saat ini wajib melakukan strategi komunikasi terhadap masyarakat Indonesia sebelum pelaksanaan vaksinasi massal.

"Ada prasyarat yang harus kita penuhi sebelum kita lakukan vaksinasi antara lain kita harus siapkan komunikasi," ucap Dicky.

"Secara range kasar di atas 70-80 persen dari total populasi."

Dicky menjelaskan, strategi komunikasi terhadap vaksinasi Covid-19 sangat penting, karena langkah itu menjadi tolak ukur keberhasilan negara mengendalikan pandemi. Terlebih, ia mengamini banyak masyarakat Indonesia tidak mendapat informasi dan penjelasan secara benar terkait vaksin. Akibatnya, banyak teori konspirasi tanpa data ilmiah menjadi alasan mereka menolak vaksin.

"Ini tidak bisa dibiarkan, harus dicounter," ujarnya.