Pemprov DKI Dukung Masa Pembatasan Aktivitas Masyarakat Diperpanjang

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung keputusan pemerintah pusat memperpanjang pembatasan aktivitas warga Jawa-Bali. Masa pembatasan berlaku selama dua pekan dimulai sejak 26 Januari.

"Kami memahami, mengerti dan kami juga akan mendukung kebijakan yang diambil," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/1).

Dia mengatakan, DKI Jakarta akan mengikuti segala keputusan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19. Menurutnya, pembatasan aktivitas warga perlu diperpanjang mengingat lonjakan kasus Covid-19 setiap hari cukup tinggi.

Untuk itu, Riza berharap, kebijakan membatasi mobilitas warga dapat berdampak baik dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di ibu kota.

"Mudah-mudahan 2 minggu ke depan setelah tanggal 25 kita akan lihat hasilnya," ujarnya.

Diketahui, pemerintah pusat memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Wacana ini lantaran belum ada tren penurunan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.

"Dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM, dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positif rate yang signifikan dan akan diperpanjang nih hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Nomor 903/145/SJ melalui daring, Rabu (20/1).

Safrizal menuturkan bahwa perpanjangan bakal dilaksanakan selam dua minggu usai PPKM tahap I resmi berakhir.

"Akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setalah tanggal 25 Januari, akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian, “ ucap dia.

Safrizal meminta bagi daerah yang menunjukkan tren kasus Covid-19 yang tinggi untuk mengevaluasi penanganan pandemi di daerahnya. Serta melakukan pelbagai perbaikan.

"Untuk itu beberapa daerah yang menunjukkan indikasi tinggi serta bagi daerah yang memberlakukan PPKM, kepada daerah tersebut diminta karena masih dalam kaitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal atau melakukan perbaikan-perbaikan improve di dalam penanganan kesehatan," katanya.

Safrizal meminta pemerintah daerah untuk menaikkan kualitas serta kapasitas fasilitas kesehatan guna menanggulangi pandemi ini.

"Sehingga segera cepat berhasil menurunkan angka-angka indikator dan menaikkan beberapa indikator, seperti indikator kesembuhan dengan memperbaiki beberapa kapasitas kesehatan, serta menaikkan kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui," pintanya.