Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memulai langkah sosialisasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, PSBB adalah tindakan ad hoc dan darurat untuk mengatasi wabah Covid-19 sehingga perlu dipikirkan adanya klausul untuk mengakhiri masa tersebut.

Gilbert menerangkan untuk menghentikan atay mengakhiri masa PSBB harus berdasarkan data, bukan berdasarkan target penjadwalan tanggal yang sudah ditetapkan.

"Sebaiknya antara fase dievaluasi setidaknya menggunakan data setiap 2 minggu. Beberapa negara yang sudah melonggarkan melakukan fase per 2 minggu dan ada yang per 4 minggu," kata Gilbert, Senin (1/6).

Ia juga menyarankan agar Pemprov melihat data bahwa masyarakat menengah dan atas, usia 50 tahun lebih, pria dan ada penyakit penyerta darah tinggi dan diabetes melitus merupakan faktor resiko.

Selain itu, membuka lokasi perbelanjaan seperti mal, restoran, pasar, sebaiknya dilakukan setelah ada fase awal di tempat lain.

Gilbert mengatakan untuk mendapatkan data akurat dan presisi sebagai tolak ukur untuk menuju tatanan normal baru tidak lah mudah, bahkan mustahil. Oleh karena itu, seharusnya Pemprov DKI tidak memprioritaskan pemeriksaan diagnostik, melainkan prioritaskan pencegahan penularan.

"Seberapa besar pun jumlah yang diperiksa, selalu ada kemungkinan dengan asumsi 10 persen, sedikitnya yang mengidap tapi tidak diperiksa. Sementara dari 2 kasus di Depok saja tertular se-Indonesia," tuturnya.

"Seperti apa pelonggaran yang direncanakan sudah sepatutnya disosialisasikan sekarang, karena tidak mudah melakukan diseminasi informasi khususnya di masyarakat bawah."