Merdeka.com - Perdebatan soal anggaran makan siang ajudan Jokowi dan Ahok sebesar Rp 1,5 Miliar dalam APBD Tahun 2013 ternyata keliru. Menurut penjelasan mereka, anggaran dinamakan Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah itu tidak hanya buat ajudan, tapi juga buat staf ahli, pengawal pribadi, makan wartawan, dan kebutuhan tidak terduga lainnya.

"Jadi kan gini. Namanya ada ajudan, ada walpri, ada staf, ada mungkin staf yang ditugasi pimpinan beliau disuruh pak wagub. Itu kan kita fasilitasi. Termasuk mungkin mbak-mbak (wartawan) di sini, makan siang," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Heru Budi Hartanto, saat ditemui di ruangannya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/3).

Namun, menurut Heru anggaran itu tidak mesti dihabiskan. Sebab, dia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kerap disapa Jokowi, soal hal itu. Dia pun mengaku Jokowi tidak mempermasalahkan hal itu.

"Tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan bapak (Jokowi), sejauh itu dipergunakan untuk kebutuhannya memang makan siang, ya enggak apa-apa," ujar Heru.

Sedangkan menurut Heru, untuk jumlah pegawai tergantung dari kebutuhan. Tetapi kadang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kerap disapa Ahok, meminta untuk memberikan makan kepada pengunjuk rasa saban ada demonstrasi.

"Jumlahnya kan tergantung. Maaf, kadang kalau ada demo kadang pak wagub minta kasih makan. Dadakan ya diterima. Misalnya terima jam 11, ya kita siapkan makanan," lanjut Heru.