Pemprov DKI Bahas Rancangan Peraturan Ekonomi Kreatif

Merdeka.com - Pemprov DKI sedang melakukan pembahasan landasan hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ekonomi Kreatif. RPP disusun sebagai salah satu upaya implementasi dalam merealisasikan pengembangan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan bahwa RPP ini menjadi penting untuk mengakomodir para pegiat ekonomi kreatif di Jakarta.

"Jakarta menjadi tempat berkumpulnya para rock star kreator kreatif dan penggiat ekonomi kreatif”, ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata dikutip pada Jumat (4/3).

Dia juga membahas salah satu amanat yang harus diemban dari Undang-undang 24 Tahun 2019 dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, yaitu terkait dengan fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual.

Andhika memastikan, Pemprov DKI Jakarta konsisten terus berkolaborasi untuk menghidupkan event kreatif di tengah situasi pandemi. Sehingga, imbuhnya, RPP ke depannya memerlukan kolaborasi bersama semua unsur pentahelix untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.

RPP, imbuhnya, juga sejalan dengan Rancangan Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (rindekraf) 2018-2025 dan Undang-undang 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Seperti diketahui, Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual para kreator kreatif menjadi hal mendasar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Langkah strategis dalam menstimulus pengembangan ekonomi kreatif ini dapat diwujudkan melalui akses pembiayaan dan permodalan serta pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual.