Pemprov DKI Akui Data Bansos Tak Akurat, Kini Libatkan RT dan RW

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Periode pertama pada 9 April sampai 25 April. Hasilnya, ada disinformasi data yang harus dilakukan pemutakhiran.

Terkait jumlah penerima, Irmansyah menyatakan ada 1,2 juta Kepala Keluarga. Tetapi dari data yang dilakukan pendistribusian baru mencapai 1.194.633 KK.

"Kita kemarin sih rencana awal kan 1,2 juta (KK), dan yang sudah kita distribusikan 1,163 juta sekian, itu penerima tahap pertama" kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah saat rapat bersama DPRD DKI, Rabu (6/5).

Dia berjanji untuk memperbaiki dan memverifikasi data terbaru. Pemprov melibatkan RT maupun RW.

"Update data terutama bagi mereka yang layak dan itu sudah dilakukan juga dengan beberapa sumber termasuk formulir dari RW," ucpanya.

Data kedaluwarsa

Seperti diketahui, data pendistribusian Bansos DKI untuk masyarakat terdampak Covid-19 selama masa masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih menjadi polemik.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menyebut bahwa polemik yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh data kedaluwarsa penerima yang diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Imbasnya penerima bansos sejak April 2020, dinilai tidak tepat sasaran.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari pemprov DKI," kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menjelaskan polemik bermula saat pihaknya menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajarannya menemukan banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran atau sesuai dengan aduan yang diterima.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan dalam keterangan resminya mengakui hal tersebut. Menurut dia, disinformasi data sehingga menyebabkan saluran bantuan salah sasaran akan terus diperbaharui. Dia mengatakan para penerima yang terdata namun tidak seharusnya juga telah sukarela diteruskan kepada mereka yang selayaknya.

"Kita menjangkau 1,2 juta keluarga dan Alhamdulilah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak, ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan," ujar Anies saat jumpa pers di Balai Kota DKI, Jumat 1 Mei 2020.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com