Pemprov DKI akan sewa mobil dinas untuk SKPD dan DPRD
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai pembelian mobil dinas untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan anggota dewan merupakan pemborosan. Untuk melakukan penghematan, rencananya mobil dinas akan diganti dengan mobil sewaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan lebih berhemat dengan mobil sewaan. Pasalnya biaya perawatan dan pemeliharaan sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang menyewakan mobil.
"Di luar negeri ternyata sudah biasa mobil dinas itu bukan dari dibeli, tapi disewa. Ini karena memang jauh lebih hemat, tapi besok kami akan bicarakan lagi," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/11).
Dia menambahkan, pembelian maupun penyewaan mobil dinas baru untuk pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk DPRD akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Selain itu, pejabat SKPD yang tidak menggunakan mobil dinas akan diberi tunjangan kendaraan sebesar Rp 12 juta.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Steven S Musa mengatakan siap mengikuti apapun kebijakan yang diinginkan Pemprov DKI. Dia juga menyarankan mobil dinas yang akan diberikan pada pejabat SKPD dan DPRD tidak perlu mewah. Menurutnya, jauh lebih penting agar kendaraan tersebut sesuai saat dibawa ke seluruh lingkungan masyarakat yang ada di Ibu Kota.
"Tidak perlu yang mewah untuk mobil dinas ini. Kalau bisa yang biasa saja agar fleksibel untuk dibawa ke permukiman warga," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korban tertabrak mobil yang diduga milik instansi kepolisian
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaFR juga diduga sebagai pemilik senjata tajam yang disita petugas di dalam mobil serta tiga bom molotov di mobil lainnya.
Baca SelengkapnyaWarga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum massal baru sekitar 30 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar program mudik gratis untuk masyarakat pada momen Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.
Baca Selengkapnya