Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI akan Pelototi Penerapan Prokes di Tempat Karaoke saat Dibuka Kembali

Pemprov DKI akan Pelototi Penerapan Prokes di Tempat Karaoke saat Dibuka Kembali Ilustrasi tempat hiburan malam, karaoke, diskotek. ©2020 Merdeka.com/commons.wikimedia.org

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji untuk memberikan izin kepada tempat hiburan beroperasi kembali, usai tutup panjang selama pandemi. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria alias Ariza menyebut, pembukaan tempat hiburan seperti karaoke akan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan ketat dari Pemprov.

"Tugas pemerintah menghadirkan aparat sebanyak mungkin di semua lini untuk melakukan pemantauan pengawasan dan juga melakukan penindakan, memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar, pribadi-pribadi, organisasi maupun tempat-tempat unit usaha," ujar Ariza di Jakarta Selatan, Sabtu (13/3).

Namun, Ariza mengingatkan pencegahan Covid-19 lebih banyak berada di komitmen warga sendiri. Sementara pemerintah lebih pada pengawasan saja, selebihnya adalah disiplin warga.

"80 Persen kesuksesan kita dalam mengurangi, menurunkan, dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 terletak pada kedisiplinan-ketaatan masyarakat," katanya.

Sebelum mengizinkan tempat hiburan beroperasi, saat ini Pemprov sudah membuka kembali Taman-taman, Taman Margasatwa Ragunan dan museum-museum.

"Kita sudah membuka tempat wisata di Jakarta, ada Ragunan buka, ada museum kita buka, tempat-tempat bermain kita buka di 2 minggu ini. 2 minggu ke depan, memang ada potensi dimungkinkan tempat-tempat hiburan yang selama ini belum dibuka, akan dibuka. Namun, ini masih kita akan pelajari. Kami, Pemprov, gubernur, kami semua masih akan mendiskusikannya dengan pemerintah pusat, dengan Satgas Pusat, dengan para ahli, para pakar epidemiologi dan semua Forkopimda," tandasnya.

Adapun dalam Surat Edaran Nomor 64 Tahun 2021, syarat karaoke dapat beroperasi kembali sebagai berikut:

a Membuat Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan kebasahan dokumen dan data di atas kertas bermeterai Rp 10.000b. Melampirkan identitas pemohon/penanggung jawabc. Melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlakud. Melampirkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kondisi dan kapasitas tempat usahae. Mempersiapkan pembentukan Tim Satgas Covid-19 internal

Reporter: Delvira HutabaratSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP