Merdeka.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menolak alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekitar Rp19 miliar. Penolakan itu disebabkan anggaran TGUPP di tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran 2021.

"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19,8 sekian miliar untuk didrop, dinolkan," ucap Gembong dalam rapat Badan Anggaran di DPRD, Rabu (24/11).

Politikus PDIP menyampaikan peran TGUPP dalam pemerintahan sangat mendominasi. Bahkan, kepala dinas kerap menuangkan surat tembusan kepada TGUPP.

Besarannya peran TGUPP dianggap Gembong tidak etis, terlebih lagi para tim Gubernur mendapatkan operasional dari APBD. Ia mengaku tidak mempersoalkan jumlah anggota TGUPP, asalkan tidak menggunakan uang daerah.

Secara tegas, Gembong pun menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menyisihkan dana operasionalnya untuk kegiatan TGUPP.

"Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar anggaran operasional TGUPP dihapus.

Menurutnya, keberadaan TGUPP membuat kerja SKPD menjadi membingungkan. Dia juga mengaku heran, sudah berkali-kali diminta namun revisi Pergub tak kunjung dilakukan.

"Sudah berulang-ulang, tapi enggak diganti-ganti nih. Kalau enggak diganti-ganti ya pake duit lu aja," ketus Mujiyono.

"Dari upah pungut saja. Gubernur, wagub, TPAD yang lain itu dapat upah pungut. 0,17 Persen dari PAD per tahun, dibayar per bulan," sambungnya.

Dia menilai keberadaan TGUPP dengan anggaran yang besar tetapi kinerjanya tidak diketahui membuat tanya tanya. Oleh sebab itu, dia minta aturan terkait TGUPP harus segera direvisi.

"Kita rekomendasikan untuk diperhatikan ini," katanya.

Dalam usulan KUA-PPAS, anggaran untuk TGUPP di tahun 2022 sebesar Rp19,8 miliar.