Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi. Usai pertemuan itu, Ahok, sapaan Basuki, mengklaim PDIP menolak hak menyatakan pendapat (HMP) yang tengah digagas DPRD.

Sekretaris Fraksi PDIP, Gembong Warsono, meluruskan ucapan Ahok saat itu. Menurutnya, Fraksi PDIP belum memutuskan apapun soal HMP.

"Jam 1 baru rapat fraksi dalam rangka menyikapi itu (HMP). Apapun yang kemarin dibahas antara ketua dewan bersama gubernur dan Presiden akan kita bawa dalam rapat fraksi. Tentunya keputusannya hari ini yang akan kita sampaikan," kata Gembong kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/4).

Dia belum bisa memastikan akan ke arah mana sikap PDIP. Tapi setelah tingkat fraksi, ada tahap selanjutnya yang harus dilalui yakni meminta persetujuan DPP.

"Kalau bicara kemungkinan sepanjang rapat memutuskan apa ya bisa saja. Tapi yang pasti induk kami adalah partai jadi instruksi dalam partai lah yang kita implementasikan dalam kebijakan fraksi," jelasnya.

"Kalau Pokowi bilang sudahlah enggak usah masuk HMP kan gitu, bisa saja. Tapi apakah ya atau tidak nanti fraksi yang putuskan lalu laporkan ke partai. Kebijakan partai apa nanti kita ikuti. Pak Jokowi sah beri masukan, satu sebagai kader partai, satu kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden. Yang ingin lihat Jakarta sebagai ibu kota negara yang harus proses pembangunan dipercepat kan gitu," tambahnya.

Lantas bagaimana sikap Mega soal HMP ini?

"Secara khusus belum tapi secara informal ketua dewan sudah pernah bertemu dan berbincang soal HMP. Pak Prasetyo bertemu ibu persiapan kongres dan disampaikan juga soal HMP. Tapi sikap Bu Mega setuju atau tidak itu Pak Pras yang tahu," jelasnya.