PDIP DKI soal Sekda Bayangan: Kalau Satu Wadah Banyak Kepemimpinan jadi Tak Sinkron

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga menyebut ruang gerak Sekretaris Daerah (sekda) Marullah Matali menjadi terbatas sejak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Pandapotan, dugaan geng dan sekda bayangan di Pemprov DKI Jakarta seperti diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membuat peran Marullah terbatas.

"Seperti yang diceritakan itu. Kan sebenarnya ada sekda tapi peran sekda itu ruang geraknya terbatas selama kepemimpinan yang terakhir ini," kata Pandapotan ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (23/8).

Menurut Pandapotan, adanya sekda bayangan itu membuat kepemimpinan menjadi tidak sinkron dan banyak yang terlewati. Prasetyo sebelumnya mengungkap bahwa Sekda DKI Jakarta Marullah Matali tak dihargai bawahan salah satunya Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

"Padahal, Pak Sigit di bawahnya sekda tapi ya itu fakta lapangannya ya seperti itu. Itu kan yang kita lihat jadi sekdanya terhambat. Kalau dalam satu wadah ada kepemimpinan yang tidak sinkron itu jadi banyak yang miss," tambah Pandapotan.

Pandapotan juga menambahkan, asisten di pemerintahan seharusnya mendukung sekda. Menurrut dia, komunikasi itu penting agar kinerja pemerintahan berjalan baik.

"Harusnya kan asisten asisten dukung sekda dalam pembahasan-pembahasan. Sekda kan sebenarnya jabatan tertinggi di level PNS tapi sementara para pasukkannya ya mungkin takut atau sangat berhati-hati untuk bertemu dengan sekdanya. Mungkin ini faktor kebijakan pendekatan pimpinan antara gubernur sama ini (DPRD)," kata Pandapotan.

Ketua DPRD Ungkap Ada Geng di Pemprov DKI sampai Sekda Bayangan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut adanya geng di eksekutif pemerintahan Jakarta. Hal tersebut disampaikannya pada diskusi publik "Apa yang Sepatutnya Dikerjakan 2 Tahun Penjabat Gubernur DKI Jakarta 2022-2024" yang diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP pada Senin (22/8).

"Pada saat Jokowi, Ahok, dan Soni Sumarsono di sini kami komunikasi itu baik tetapi sekarang di pemerintahan di eksekutif itu sudah punya geng-geng lagi," kata Pras.

Lebih lanjut, Pras juga mengungkapkan bahwa sekretaris daerah (sekda) DKI tidak dihargai karena adanya "sekda bayangan".

"Di bawah gubernur pangkat paling tinggi yang mengelola ASN adalah sekda. Sekarang sekdanya enggak dihargai oleh asisten-asistennya. Gimana mau jalan ini istilahnya pemerintahan. Ya enggak dihargai lah. Dianya sendiri, asistennya enggak ini. Kan ada sekda-sekda bayangan namanya Sigit," tambah Pras.

Secara terpisah, merdeka.com mencoba menghubungi Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Namun, ketika ditelepon, dia enggan untuk menjawab dan langsung mematikan telepon.

Pras juga menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya menghabiskan uang. "Kalau dia pintar Jakarta tidak akan begini. 1.000 persen dia hanya membuat JPO di Sudirman Thamrin. Habiskan uang itu saja kerjaan dia," kata Pras.