Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih belum mengunggah dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020 di laman http://apbd.jakarta.go.id/. Terlambatnya pemberian keterbukaan informasi ini dinilai sebagai kemunduran di Jakarta.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, keterbukaan informasi telah mulai diterapkan di Pemprov DKI sejak tahun 2016. Namun sayangnya akses keterbukaan informasi terkait anggaran daerah kini tak lagi ada.

"Ditutupnya akses publik terhadap Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020 jelas merupakan suatu kemunduran," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena dalam laman situ APBD DKI Jakarta itu, masyarakat ibu kota bisa melihat rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), hingga fase akhir (RAPBD).

Untuk itu, Ima mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuka akses terhadap dokumen KUA PPAS ke publik. Publikasi tersebut, menurutnya, tidak perlu menunggu draf APBD 2020 selesai dibahas.

"Jika hal ini dilakukan supaya tidak ada kegaduhan di publik, menurut saya ini cara yang kurang tepat. Jika anggaran yang disusun berkualitas, tentu masyarakat tidak akan gaduh. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," tutupnya.