PDIP bisa koalisi dengan Gerindra di Pilgub DKI, tergantung Megawati

Merdeka.com - Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, partainya tidak pernah menutup peluang untuk melakukan koalisi dengan semua partai dalan mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Bahkan koalisi dengan Partai Gerindra dan PKS sangat dimungkinkan.

"Semua (bisa koalisi). Kami terbuka siapapun ini untuk berkoalisi, dengan partai yang ada di Indonesia, sah-sah saja," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5).

Dia mengakui sudah ada pembicaraan di tingkat DPD hingga DPP. Hasil pembicaraan tersebut berada di kantong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ada di ketua umum. Ya silakan, ingin (koalisi) kan semua bisa, semua keputusan ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum," tegasnya.

Bahkan, Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, rencananya PKS akan melakukan silaturahmi dengan partai berlambang banteng ini. Namun, dia enggan menyampaikan apa yang akan dibicarakan.

"Besok Rabu DPD PKS akan melakukan silahturahim dengan PDI Perjuangan, saya bicarakan dengan Plt Bambang DH, ya silakan monggo," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra juga menyampaikan pernyataan serupa. Mereka membuka kemungkinan koalisi dengan partai politik lain di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, termasuk dengan PDI Perjuangan.

Saat Pilkada DKI 2012 lalu, Gerindra dan PDIP berkoalisi mengusung Jokowi-Ahok dan akhirnya menang.

"Tidak, yang sudah ya sudah. Kita terus kedepankan komunikasi yang baik dengan siapa pun, termasuk dengan PDIP," kata Wasekjen Gerindra Aryo Djojohadikusumo, di Jakarta, Selasa (26/4).

Pernyataan Aryo sekaligus menguatkan kader Gerindra Sandiaga Uno yang ikut mendaftar calon Gubernur DKI di PDIP. Dia menuturkan, Gerindra tak masalah dengan sikap Sandiaga dan bahkan mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sebagai kader Gerindra kami semua mendukung, beliau juga sudah dapat restu dari Pak Prabowo untuk membuka komunikasi dengan partai mana pun termasuk dengan PDIP. Kita hanya punya 15 kursi dan itu harus berkoalisi, kan harus minimal 22 kursi," ujar dia.