Merdeka.com - Joko Widodo bakal segera dilantik menjadi presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Otomatis, posisi gubernur DKI bakal ditinggalkan pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sesuai undang-undang, wakil gubernur yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik 'tahta' menempati posisi orang nomor satu di DKI itu. Namun rupanya tak semua orang dan elemen masyarakat mau Ahok menjadi gubernur DKI.

Rabu (24/9) lalu, Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi di depan DPRD DKI. Intinya mereka menolak Ahok naik menjadi gubernur DKI.

Tanggapan pun datang dari Jokowi. Mantan wali kota Solo itu tak setuju jika Ahok ditolak menempati posisi gubernur DKI.

Berikut pembelaan Jokowi kepada Ahok saat ditolak menjadi gubernur DKI oleh FPI seperti dirangkum merdeka.com.

Jokowi: Kalau gubernur mundur ya yang ganti wagub

Sehari sebelum Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi menolak Ahok menjadi gubernur DKI, Joko Widodo sudah angkat bicara. Menurut Jokowi, penolakan yang dilakukan FPI bertentangan dengan isi konstitusi.Sebab, menurut Jokowi, sudah jelas tertulis dalam undang-undang jika gubernur mundur secara otomatis wakilnya yang akan menggantikan."Apalagi, itu sudah konstitusinya sudah jelas. Kalau gubernur mundur yang mengganti wakil gubernur," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/9).

Jokowi: Konstitusi sebut gubernur mundur diganti wagub

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang aksi demonstrasi yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Gedung Balai Kota DKI Jakarta."Ya gak apa-apa wong demo aja kok. Yang perlu diingat dalam konstitusi kita mengatakan bahwa wagub akan jadi gubernur, kalau gubernurnya mundur atau yang lain-lainnya," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).Dia menambahkan, dalam aksi penolakan ini dirinya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan FPI. Namun, Jokowi menyakini, dalam aksi tersebut FPI tidak akan bertindak anarkis."Gak ada, FPI kan juga demonya, saya kira, demonya juga demo yang santun," jelas mantan wali kota Solo ini.

Jokowi: Siapapun bisa jadi gubernur

Alasan FPI menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta karena memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas Jakarta. Bahkan mereka menyebut haram hukumnya jika sampai mantan bupati Belitung Timur itu menggantikan posisi Jokowi.Namun pandangan tersebut dinilai berbeda oleh Jokowi. Dia mengatakan, dalam konstitusi sudah jelas tertulis bahwa siapapun bisa menjadi gubernur DKI Jakarta.Karenanya, alasan FPI menolak Ahok sangat tidak beralasan dan berlandaskan."Saya kira konstitusi kita tidak katakan itu. Siapapun bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi presiden apapun bisa," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Jokowi: Dari seluruh warga Jakarta, berapa yang nolak Ahok?

Selain FPI, sejumlah orang yang mengatasnamakan warga asli Jakarta alias Betawi juga menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun, Jokowi membantah penolakan tersebut datang dari seluruh warga asli Jakarta.Menurutnya, penolakan hanya dilakukan segelintir orang saja."Ya itu berapa orang yang menolak? Penduduk di Jakarta berapa orang? Tanyain semuanya. Konstitusi amanatkan itu," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9).Sedangkan mengenai penolakan FPI, mantan wali kota Solo ini menilai bertentangan dengan isi konstitusi. Sebab secara jelas sudah tertulis aturan mengenai penggantian gubernur saat mengundurkan diri."Apalagi itu sudah konstitusinya sudah jelas. Kalau gubernur mundur yang mengganti wakil gubernur," imbuhnya.