Organda sebut soal tarif per kilometer bukan salah Ahok tapi Dishub

Merdeka.com - Semua angkutan umum di Jakarta akan menerapkan pembayaran dengan sistem tarif per kilometer. Untuk tahap uji coba akan diterapkan pada angkutan Kopaja dan Kopami.

Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, menegaskan sebenarnya mereka sangat mendukung langkah tersebut. Mereka pun tidak ada masalah berapa pun tarif yang dilelang untuk sistem pembayaran rupiah per kilometer.

Tapi ada syarat yang ditawarkan, yakni jangan membebani operator tersebut.

"Pilihan Pak Ahok itu bukti konsisten mewujudkan pelayanan angkutan umum dengan sistem rupiah per kilometer. Sayangnya bawahannya ini (Dishub) yang memperlambat," tegasnya saat dihubungi, Rabu (13/5).

Dia menambahkan, operator bus sudah siap dengan adanya lelang tarif tersebut. Menurutnya, sistem ini bisa memberikan persaingan antar operator. Namun, Shafruhan ragu mereka mampu membeli satu unit bus seharga Rp 2 miliar.

Shafruhan menyakini, Kopaja dan Kopami telah siap menggunakan sistem pembayaran rupiah per kilometer. 150 Bus Kopaja sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

"Jadi saya rasa peluang operator yang ada di APTB saat ini sangat besar untuk memenangkannya," tutupnya.