Ngototnya NasDem minta Anies-Sandi koreksi RAPBD DKI 2018

Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum menjabat hingga 100 hari kerja. Namun pada saat memimpin Pemprov DKI Jakarta, mereka langsung mendapatkan perhatian lantaran membengkaknya beberapa pos di Rancangan APBD DKI Jakarta 2018.

Kritik keras datang dari Partai NasDem. Mereka meminta Anies-Sandiaga untuk mengoreksi dan melakukan penghematan pada RAPBD DKI 2018. Alasannya sampai saat ini masyarakat masih belum sejahtera.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD. Penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat.

"Oleh karena itu, kami meminta agar anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp 346,5 miliar bisa dikembalikan ke angka Rp 126,9 miliar. Bagi kami, anggaran sebesar Rp 126,9 miliar tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota dewan," katanya kepada merdeka.com, Senin (27/11).

Anies di Kampung Akuarium ©2017 Merdeka.com/Syifa Hanifah

Selain itu, dia mengimbau, agar Anies tidak berlaku boros. Sebagai contoh, menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

"Oleh karena itu, kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pendapatan daerah bisa memenuhi rencana belanja sebesar Rp 77,1 triliun. Pasalnya pada pos-pos pendapatan RAPBD 2018 ditargetkan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2017.

"Kami berharap agar penjelasan tersebut disampaikan dalam bentuk simulasi, serta dipublikasikan dan dilakukan uji publik secara terang-benderang sebelum APBD 2018 disahkan. Demikian siaran pers ini dibuat untuk disebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat," tutup Wibi.

Bestari Barus ©partainasdem.id

Sementara itu, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam RAPBD 2018. Pasalnya anggaran yang diberikan melonjak mencapai hingga Rp 28,99 milliar.

Bestari mempertanyakan pekerjaan dari anggota TGUPP yang mencapai 73 orang. Dia mengungkapkan, kalau hanya untuk membantu percepatan pembangunan bisa dilakukan oleh kepada dinas.

"Apakah pekerjaan dari TGUPP ini sehingga begitu pentingnya sampai puluhan orang, bersentuhan langsung dengan kepala dinas?" katanya.

Jumlah TGUPP yang terlalu banyak membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit. Sebab, politisi NasDem ini menilai, puluhan orang memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai sebuah masalah.

"Kalau terlalu banyak referensi nanti tidak bisa mengambil keputusan secara arif," ujar Bestari.

Bestari bahkan membandingkan masa gubernur sebelumnya yang TGUPP yang hanya berjumlah 15 orang tapi pembangunan tetap berjalan. Dan yang menjadi ketakutan, dia mengungkapkan, jika jumlah TGUPP begitu banyak, kerjanya lebih didominasi dibandingkan gubernur dalam merencanakan pembangunan.

"Kalau TGUPP kan kemarin enggak terlalu menonjol, karena gubernur nya dominan. Ini jangan sampai nanti TGUPP, lebih-lebih dari gubernur mau nakut-nakutin dinas," tutupnya.