MUI minta Jokowi amankan peredaran bakso daging babi

Merdeka.com - Peredaran bakso berbahan daging babi beberapa waktu yang lalu membuat gerah dan mengagetkan sejumlah pihak. Terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI pusat Lukman Nul Hakim hari ini menemui Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Adapun yang dibahas adalah tindak lanjut masalah bakso berbahan daging babi.

"Ya tindak lanjut masalah bakso. Ya bakso bagaimana peran Pemerintah DKI untuk juga membantu mengamankan dalam hal ini penjaminan halal bakso," kata Lukman kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/12).

Menurutnya, masalah bakso daging babi problemnya terletak pada pusat-pusat perdagangan dan tentang pengendalian pasar.

"Temuan kami kan problemnya ada di tata niaga dan juga pengendalian di pasar. Pada hari ini kita bertemu dengan pak gubernur dan memiliki kesepahaman untuk bisa ke depan itu melakukan pembenahan," jelas Lukman.

Tujuan pengawasan di pusat-pusat perdagangan agar ada pengendalian tata niaga akan daging. Sehingga dapat dicegah akan beredarnya daging babi.

"Yang kedua kami juga membicarakan mengenai Pemda DKI sebagai pintu gerbang Indonesia dalam masalah wisata halal. Sehingga pak gubernur sepakat tadi untuk mengarahkan bagaimana membuat restoran-restoran yang ada di Jakarta ini menjadi restoran halal," jelas Lukman.

Menurut Lukman, bukan semuanya halal, tetapi teridentifikasi yang halal dengan yang tidak halal, ada lebelnya. Kemudian juga kalau masuk ke restoran itu kalau yang non halal, ternyata konsumennya muslim dijelaskan ternyata itu non halal silahkan untuk memilih.

"Ya yang bijaksanalah seperti itu," tegasnya.

Sedangkan untuk manajemen pengawasannya, Lukman menegaskan bahwa peredaran daging babi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Management pasar, management penggilingan itu memang di bawah Pemda. Nah kita kan akan bekerjasama. Mereka kan tadi mengatakan kita harus bekerja sama lah. Standarnya dari MUI kemudian mereka menerapkan. Itukan wilayah-wilayah kebijakan ya, wilayah-wilayah pemerintah jadi bukan wilayah kami," terangnya.