Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Meski APBD 2015 sudah cair, Pemprov DKI belum bayarkan TKD PNS

Meski APBD 2015 sudah cair, Pemprov DKI belum bayarkan TKD PNS Ahok. ©2014 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada seluruh PNS DKI Jakarta. Hal ini dirasakan oleh salah satu PNS Golongan 2B Eselon IV yang bekerja di bagian Pengamanan Dalam (Pamdal).

PNS yang enggan disebutkan namanya ini mengaku belum mendapatkan TKD sejak bulan Maret 2015. Dia pun bertanya-tanya alasan TKD belum diturunkan, padahal APBD DKI Jakarta 2015 sudah cair.

"APBD sudah cair kok belum ada TKD cair. Saya juga bingung ini kenapa bisa begitu? Biasanya sih kalau terlambat juga Maret sudah cair semua," ungkapnya kepada merdeka.com, Senin (27/4).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono membenarkan hal tersebut. Menurutnya terjadi kesalahan dalam data yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta.

"Datanya masih belum dapat. Itu harus di nol kan. Jadi kayak kemarin, Satpol PP di Sekwan begitu masuk gak bisa. Jadi saya bilang itu di nol kan dulu, saya minta sama Diskominfo untuk direstart," katanya.

Namun, dia menambahkan, PNS DKI Jakarta yang belum mendapatkan TKD tidak perlu cemas karena anggaran untuk melunasi tunjangan tersebut telah ada di masing-masing dinas.

"Uang sudah ada di masing-masing SKPD," tutup mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

(mdk/siw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya