Menteri Susi soal reklamasi: Nelayan bukan suku marjinal

Merdeka.com - Rombongan kementerian dipimpin Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, sempat berdialog dengan nelayan Kali Adem, Muara Angke, usai meninjau reklamasi di Pulau C dan D. Dua pulau ini di bawah tanggung jawab PT Kapuknaga Indah.

Dalam dialog yang juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, nelayan menyampaikan keluh kesahnya sejak ada reklamasi khususnya Pulau G, milik PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Kepada para nelayan, Susi mengatakan saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, mantan wali kota Solo itu menyatakan keinginannya bertemu dengan nelayan. Dalam rapat tersebut, Jokowi, sapaan Joko Widodo juga meminta proyek reklamasi dikaji ulang.

"Nanti akan kita kaji mana yang boleh diteruskan dengan koreksi, mana yang harus dihentikan. Dari 17 pulau, tak mungkin dihentikan semuanya," kata Menteri Susi di Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (4/5).

Susi memahami benar kondisi nelayan tradisional di tengah proyek reklamasi Pulau G. Mereka harus berjibaku mencari ikan di tengah laut yang 'diaduk-aduk' oleh pengembang.

"Saya tahu untuk nelayan tradisional yang mencari ikan di teluk Jakarta, pasti susah karena ikannya berkurang dan lautnya diaduk-aduk. Kita akan koreksi," janji Susi.

Terkait penggusuran tempat tinggal nelayan, Susi menilai seharusnya pemerintah bisa membuatkan lokasi relokasi terlebih dahulu. Bukan hanya soal tempat tinggal termasuk tempat mencari ikan.

"Kalau digusur, harusnya ada penggantinya dulu. Jadi kalau pemerintah mau menutup Muara Angke, saya akan meminta dibuat dulu pelabuhan baru, rumah baru, dermaga baru," tutur Susi.

Jadi, lanjut Susi, reklamasi harus dijalankan dengan syarat-syaratnya yang ditetapkan. Jangan sampai dalam pengembang mengalahkan masyarakat. Tapi warga juga harus memperjuangkan nasibnya tanpa bersikap anarkis ataupun rasis.

"Nelayan bukan suku marjinal. Penyumbang GDP (gross domestic product) tertinggi itu perikanan. Lah masa kita mau digusur-gusur," tandas Susi.