Mendagri sebut konflik Ahok vs DPRD buat anggaran tersandera

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta jajarannya. Tujuan pemanggilan ini untuk mendapatkan penjelasan atas permasalahan APBD DKI Jakarta 2015 yang telah dikirimkan hingga berujung konflik dengan DPRD.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sebenarnya proses pembahasan APBD ini sudah terlalu jauh. Sebab seharusnya, Kemendagri hanya melakukan pengecekan anggaran bukan memediasi.

"Kami kan ingin mendengar. Sebenarnya proses kami masuk supervisi anggaran DKI sudah cukup jauh. Tentu sebelum kami temukan berdua (Ahok dan DPRD)," ujarnya di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Dia menambahkan, pada dasarnya pihaknya hanya ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembahasan APBD di Pemprov DKI Jakarta. Sebab jika masalah berlarut dapat berdampak kepada kepentingan warga Jakarta.

"Saya sebagai menteri punya kepentingan agar anggaran tidak tersandera," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim penyelaras APBD DKI Jakarta semenjak 4 Februari 2015. Saat ini tim sudah tahap pendalaman anggaran yang di beberapa pos SKPD dinilai sebagai dana siluman.

"Urusan politik dan ranah hukum ke KPK. Jika ditemukan hal aneh jauh hari beliau (Ahok) sudah menyampaikan. Kami tidak ikut campur," kata Tjahjo.

Di luar semua proses mediasi ini, Tjahjo hanya berharap perseteruan ini segera disudahi. Dia menginginkan Ahok dan DPRD menjadi satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dia meminta 'saling tikam' yang dilakukan keduanya berubah menjadi saling dukung satu sama lain.