Manfaatkan media, KPU DKI bisa hemat anggaran pilgub

Merdeka.com - Pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta periode 2012-2017 memang menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sendiri harusnya dapat menjadi tolak ukur bagi KPU Provinsi di daerah lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terutama dari segi anggarannya.

"KPU Provinsi DKI itu harus menjadi barometer dari KPU Provinsi lainnya di Indonesia. Banyak alasannya, pertama yaitu dari segi anggaran karena ketika KPU DKI meminta anggaran sendiri tidak ada masalah," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago.

Hal itu disampaikan dia saat menjadi narasumber 'Konsultasi Publik Terkait Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta' di Hotel Lumire, Jakarta, Rabu (28/3).

Andrinof menerangkan, bukan berarti anggaran tersebut tidak digunakan dengan sebaik mungkin. "Tetapi seharusnya melalui anggaran KPU DKI juga bisa memperlihatkan kualitasnya dari seberapa bisa KPU DKI ini menghemat pengeluaran. Itu juga menjadi ukurannya," kata Andrinof.

Andrinof menjelaskan, KPU DKI seharusnya dapat menghemat pengeluaran biaya dengan mengefektifkan para pasangan calon untuk melakukan debat publik di media. "Sebetulnya KPU DKI ini bisa mengarahkan kepada para pasangan calon untuk membuat pengeluaran anggaran menjadi lebih kecil, dengan memperbanyak debat publik di media," imbuhnya.

Andrinof menjabarkan, debat publik yang dilakukan para pasangan calon yang dilaksanakan di berbagai media, justru menjadi alat yang efektif bagi masyarakat dalam melihat visi dan misi para pasangan cagub dan cawagub dan dapat menjadi media pengiklanan pelaksanaan pilgub ketimbang KPU DKI melakukan iklan sendiri.

"Kalau misalnya debat-debat publik yang dilaksanakan di media itu diperbanyak, itukan bisa menggantikan iklan yang lebih besar yang akan dikeluarkan KPU DKI, karena debat publik di media itu lebih berkualitas dari pada melakukan iklan yang dilakukan KPU DKI yang hanya memberikan keuntungan besar bagi para perusahaan iklan," tandas Andrinof.

Bagi Andrinof, KPU DKI harus bisa membuat ruang bagi penghematan biaya anggaran. "Jadi harus ada ruang bagi KPU DKI untuk membuat politik jadi berbiaya rendah," tutup Andrinof. (mdk/bal)