Mal Pelayanan Publik permudah masyarakat urus administrasi dan dokumen

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan meresmikan Mal Pelayanan Publik pada Selasa (10/10) besok. Mal Pelayanan Publik yang bertempat di Gedung Dinas Teknis di Jalan Epicentrum Selatan, tak jauh dari Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan itu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi dan dokumen.

Djarot mengungkapkan, Mal Pelayanan Publik merupakan gagasan mantan gubernur DKI yang saat ini menjadi presiden, Joko Widodo. Saat itu dirancang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan dikembangkan terintegrasikan antara pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Sehingga seseorang yang ingin dapatkan surat perizinan atau apapun cukup di satu gedung dan tanpa dia mondar mandir di banyak tempat. Maka untuk efisiensi dan transparansi, maka disatukan jadi mal pelayanan publik," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10).

Mal Pelayanan Publik ini sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan dari Kementerian/Lembaga. Di mana Pemprov DKI Jakarta menempatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di gedung itu. Ada pula layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Untuk kementerian, lembaga, dan perusahaan yang membuka layanan serupa yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian, PLN, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Dalam sistem integrasi itu makanya diatur untuk lantai 1, 2, 3 khusus untuk front office. Kita siapkan 3 lantai. Sedangkan untuk back office itu nanti di lantai ke atasnya. Di sana ada 12 lantai," jelasnya.

Untuk pelayanan perizinan seperti membuat SIM, SKCK bisa dikerjakan dalam hanya dengan beberapa menit. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

"Jadi kita harus bedakan mana pelayanan yang sifatnya sederhana yang harusnya bisa diselesaikan maksimal itu 10 menit. Kalau dua menit ya dua menit. Ada yang complicated saya minta itu harus dipotong persyaratannya sehingga lebih cepat. Tujuan agar kemudahan untuk perizinan usaha semakin baik dan semakin cepat," katanya.

Sebagai informasi peresmian Mal Pelayanan Publik direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (10/10).