Lulung sindir Ahok doyan cuci gudang PNS: Tidak objektif

Merdeka.com - Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melantik tiga pejabat baru, salah satunya Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan. Pelantikan ini disorot DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung, mengatakan rotasi yang kerap dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cenderung tidak objektif.

"Itu kan rotasinya kalau secara umum sudah biasa dilakukan pemerintah di Indonesia. Oleh karenanya, saya hanya menyikapi persoalan rotasi yang dilakukan oleh Pemda yang tidak objektif," kata Lulung saat dihubungi, Kamis (3/12).

Lebih lanjut, ia menilai seringnya jajaran SKPD dirotasi dapat berpengaruh terhadap konsentrasi kerja mereka. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyarankan waktu efektif melakukan rotasi adalah 1 tahun.

"Tugas yang dibebankan mereka semua akan jadi saling ketergantungan. Jadi enggak punya konsentrasi dalam bertugas. Seharusnya, kami sih enggak mencampuri, itu hak Pak Gubernur," tandasnya.

"Tapi sebaiknya evaluasi pejabat itu setahun. Agar Pemda konsentrasi dalam melakukan pembangunan. Agar bisa mempercepat pembangunan sebagai lembaga yang mengelola keuangan rakyat atau pemerintah," tambah Lulung.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru saja melantik pejabat pengganti Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto. Orang yang ditunjuk untuk menggantikan Tri Djoko yakni mantan Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Teguh Hendarwan.

Selain Teguh, pria yang akrab disapa Ahok ini juga melantik mantan Camat Penjaringan Yani Wahyu Purwoko menjadi Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI menggantikan posisi Teguh.

Yang ketiga, pejabat DKI juga dinaikkan jabatannya oleh Ahok, yakni Wakil Camat Penjaringan Abdul Khalit menjadi Camat Penjaringan.