Lulung ngotot minta penjelasan UPS, Disdik malah bahas anggaran

Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini melakukan evaluasi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015. Dalam pertemuan ini, anggota dewan mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman terhadap kisruh Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Saya ingin mendengar semua kepala dinas berbicara. Ini bergulir omongan UPS ini. Kami minta penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, supaya kita terang benderang nih," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Kemendagri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Abraham Lunggana sepakat dengan usulan tersebut. Bahkan dia sempat menegur Kepala Inspektorat yang tertawa mendengar penjelasannya.

"Jangan sampai yang hari ini UPS berkeliaran ke mana-mana. Pak Lasro jangan ketawa ini. Jangan sampai ada lagi UPS," tegasnya.

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Dia mengatakan, seharusnya pembahasan mengenai evaluasi yang telah diberikan Kementerian Dalam Negeri, bukan UPS.

"Pak Ketua, kita konsentrasi pada pembicaraan kita mengenai evaluasi," ujarnya.

Lulung segera membalas pernyataan tersebut tanpa interupsi terlebih dahulu. "Ini penting jangan sampai kita jadi kambing hitam," jawabnya.

Namun, Arie tampak enggan menjawab pertanyaan itu. Arie menjelaskan telah meningkatkan alokasi pendidikan yang dievaluasi Kemendagri karena dianggap rendah dibandingkan belanja pegawai.

Patokan yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun anggaran pendidikan kali ini adalah realisasi pada APBD DKI Jakarta 2014.

"Alokasi fungsi Pendidikan, Kemendagri minta ditingkatkan alokasi Disdik pada 2015. Sesuai rekomendasi tersebut, lihat realisasi Disdik 2014 sekitar Rp 13,2 triliun atau sebesar 20,78 persen dari APBD 2014," jelasnya dalam rapat pembahasan hasil evaluasi Kemendagri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

"Dan kini telah terjadi peningkatan persentase, sehingga menjadi Rp 15,423 triliun, lebih besar Rp 2,3 triliun dibanding 2014. Dengan demikian dengan koreksi, sudah kami penuhi," tambah mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Mengenai adanya anggaran duplikasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda juga diselesaikan. Karena anggaran rehab total yang ada di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda telah dipindahkan.

"Pengalihan anggaran telah dilakukan dari Dinas Perumahan Rp 755,3 miliar yang terdiri dari 41 gedung sekolah," terangnya.

Sedangkan, untuk kekeliruan dalam nomeklatur juga telah dirapikan. Arie menjelaskan, perbaikan telah dilakukan. "Penyempurnaan nomenklatur operasional dan lain-lain sudah kami lakukan, sesuai dengan koreksi Kemendagri," tutupnya.