Lulung: Kalau Ahok sekali jadi, selesai nih republik

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, menilai banyak sekali kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyimpang dan merugikan rakyat. Dia sampai tak bisa membayangkan bagaimana nasib Jakarta bila dipimpin Ahok, sapaan Basuki, untuk lima tahun ke depan.

"Ahok sekali jadi nih, selesai nih republik," kata pria yang akrab disapa Haji Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/4).

Dia mengambil contoh kasus pembebasan pembayaran pajak bumi bangunan bagi wajib pajak yang memiliki hunian dengan nilai jual objek pajak Rp 1 miliar.

"Sekarang pikirin nih temen-temen, berarti tanah di rumah kita yang di bawah Rp 1 miliar tidak akan ada nilai objek pajak.‎ Nanti loe digusur minta berapa? Yang nentuin nanti bukan NJOP itu, kan loe nggak bayar selama ini ke pemerintah," jelasnya.

"Jangan kejebak. Kita digratisin Rp 1 miliar, jangan happy ini ada konspirasi, lihat saja nanti," tambah Lulung.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas rumah, rusunawa, rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar, disebutkan pemerintah membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak di bawah Rp 1 miliar. Pembebasan secara otomatis ini dilakukan 100 persen dari PBB-P2 tahun berjalan.

Politisi PPP ini‎ menilai, dengan tidak adanya NJOP akan membahayakan tanah yang saat ini dimiliki warga. Mengingat pemerintah dapat melakukan pengusuran bilamana diperlukan lahan, dan ganti rugi tidak mengacu kepada NJOP.

"Bahasanya gini, udah gue bebas-bebasin aja loe, ada bulldozer, tentara dan polisi, punya nilai pajak nggak kalau kita digratisin? Sekarang rakyat happy entar loe tungguin (pas digusur)," tegasnya.