Lulung dan Fikar terseret kasus UPS, DPRD siap beri bantuan hukum

Merdeka.com - DPRD DKI kini tengah disorot terkait dugaan mark up anggaran pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS). Dua orang politikus DPRD yakni Lulung Lunggana dan Fahmi Zulfikar sudah dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.

Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mengungkapkan akan mempertimbangkan pemberian bantuan hukum kepada anggota yang terlibat masalah.

"Hari ini rapatnya mungkin bisa saja nanti soal kita (DPRD) kasih bantuan hukum," ujar Taufik ketika dihubungi, Kamis (7/5).

Namun pemberian bantuan hukum tersebut tidak mengikat terhadap anggota dewan tersebut. Sehingga para anggota dewan bisa memilih bantuan hukum mana yang akan digunakan sesuai dengan prosedur.

"Tergantung anggota dewan misalnya yang bermasalah mau ambil bantuan hukum kita atau punya pengacara sendiri misalkan seperti itu nanti dibahas lah bagaimana prosedurnya," imbuh Taufik.