Lulung bantah temuan BPK soal proyek UPS hanya dibahas di DPRD DKI

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI, Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah temuan BPK soal laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Salah satu poin yang tidak diakuinya soal proyek pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) tahun anggaran 2014 yang hanya dibahas oleh DPRD DKI.

"Itu baca di mana ya? Enggak ada itu, pasti bohong. Enggak bisa dong kita main bahas-bahas sendiri aja. Logikanya, kalau kita bahas sendiri, uangnya dari mana?" kata Lulung di DRPD DKI Jakarta, Selasa (18/8).

Sebelumnya, dalam draf BPK soal hasil laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 yang didapat wartawan, Selasa (18/8), dinyatakan proyek penganggaran UPS tidak sesuai ketentuan. Selain itu, proyek tersebut juga tidak didukung analisa kebutuhan barang yang memadai.

BPK membenarkan proyek pengadaan UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Sudin Dikmen Jakpus dan Jakbar telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPAD dan masing-masing sudin. Tapi, tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran kedua instansi.

"...Penambahan kegiatan pengadaan UPS tersebut pada anggaran BPAD dan anggaran masing-masing sudin didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta yang hanya ditandatangani Pimpinan Komisi E," tulis BPK di halaman 241 draf tersebut.

"Kegiatan dalam hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut tidak melalui mekanisme pembahasan rancangan APBD (RAPBD) antara DPRD selaku pihak legislatif dan gubernur selaku pihak eksekutif (yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah)." (mdk/efd)