Lepas tangan, Ahok serahkan masalah upah buruh ke Jokowi

Merdeka.com - Hari pertama usai dilantik jadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) disibukkan dengan agenda pertemuan bilateral sejumlah negara sahabat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Di lain sisi, mantan partner Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan Jokowi tidak lepas tangan terhadap persoalan nasional yang ada di Jakarta.

Ahok yang kini jadi Plt gubernur DKI Jakarta ingin adanya sinergi kerja antara pemerintahan pusat dan Pemprov DKI, untuk menyelesaikan sejumlah masalah.

Dalam hal apa saja Ahok ingin Jokowi ikut membantunya? Berikut ulasannya:

Hadapi buruh

Ahok tak ambil pusing terkait ancaman buruh, bila upah minimum Provinsi (UMP) 2015 tidak naik. Menurutnya, ancaman yang disampaikan buruh akan menutup akses jalan tol bukan ranahnya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta."Ya yang mau ancam tutup tol urusan presiden, Pak Jokowi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (21/10).Sebab, lanjut Ahok, hasil survei kenaikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) selama lima tahun terakhir tidak pernah sama. Sehingga kenaikan 43 persen yang pernah dialami pada UMP DKI Jakarta, tidak bisa dijadikan landasan untuk kenaikan UMP berikutnya.

Jakarta tetap tanggung jawab Jokowi

Saat pidato di acara silaturahmi antara Gubernur DKI dengan RT RW seluruh DKI Jakarta di Istora Senayan, Kamis (16/10), Ahok menegaskan bahwa Jakarta merupakan tanggung jawab presiden."Kita pengen Pak Jokowi membawa Indonesia seperti zaman Soekarno, dan Jakarta tetap tanggung jawab presiden," ucap Ahok sambil tersenyum.

Jokowi tetap urusi banjir Jakarta

Ahok menjelaskan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta juga jadi tanggung jawab Jokowi. Menurut Ahok, Jokowi berjanji untuk membantu menyelesaikan.

Pembangunan Waduk Ciawi di Bogor dan Giant Wall Sea adalah salah satu contohnya. Sebab, proyek ini melibatkan pemerintah pusat."Termasuk percepatan peninggian tanggul raksasa di pantai utara Jakarta," kata Ahok.

Normalisasi sungai

Banjir masih menjadi persoalan akut di Jakarta. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan normalisasi beberapa sungai di Jakarta.

Dalam dua tahun, normalisasi masih tetap berjalan. Ada beberapa proyek yang belum selesai.

Proyek-proyek normalisasi ini tak sepenuhnya ditangani oleh DKI. Beberapa proyek normalisasi menjadi bagian dari pemerintah pusat.