Kumpulkan pejabat yang dipecat di Badiklat, ini alasan Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memindahkan beberapa jajarannya ke Badan Diklat DKI Jakarta. Badan yang memberikan pendidikan kepada jajaran pegawai DKI ini dianggap sebagai tempat 'pembuangan'.

Selain mantan wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, sejumlah pejabat eselon II yang dijadikan staf berkantor di sana. Seperti Andi Baso, Lasro Marbun, I Made Karmayoga, dan banyak nama lainnya. hingga Rustam Effendi semua berkumpul di sana.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menjelaskan, pemindahan mantan pejabat ke Badiklat tersebut memiliki alasan. Salah satunya karena tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sudah penuh.

"Di sana banyak tugas. Bisa mengajar, menganalisis, menjadi fasilitator dan instruktur. Jadi banyak tugas. Bisa sharing pengalaman ke PNS, intinya membantu program di Badiklat," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4).

Menurutnya, ‎keputusan Basuki atau akrab disapa Ahok untuk memindahkan ke Badiklat sudah tepat. Mengingat beban psikologis yang akan diterima pejabat setelah posisinya menjadi staf dan dipimpin atasan yang notabene juniornya.

"Itukan psikologinya, masak mau disuruh-suruh," katanya sambil tertawa.

Menjadi anggota Badiklat bukan berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan layak. Jika tidak memiliki hobi mewah, Agus menyakini penghasilan mereka masih lebih dari kata cukup.

"TKD aja masih bisa sekitar Rp 12-13 juta. Terus gajinya Rp 5-6 juta. Masih lumayah kalau enggak main moge (motor gede)," tutupnya.