Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kontraktor Revitalisasi Monas akan Somasi Anggota DPRD DKI Fraksi PSI

Kontraktor Revitalisasi Monas akan Somasi Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Pengacara PT Bahana Prima Nusantara. ©2020 Merdeka.com/Liputan6.com

Merdeka.com - Kontraktor revitalisasi kawasan Monas sisi selatan, PT Bahana Prima Nusantara berencana melakukan somasi terhadap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana.

"Kami akan somasi karena dia hanya menggunakan google map (tidak terjun langsung) dan tidak ada mengecek ke DMPTSP DKI Jakarta," kata pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Dia menjelaskan PT Bahana Prima Nusantara berlokasi di kompleks perkantoran dan memiliki legalitas dan validasi yang jelas. Sebab hal tersebut sudah berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

Selain itu, Abu Bakar juga menyebut PT Bahana Prima Nusantara telah mengantongi izin usaha dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur.

"Yang di tanda tangani Pak Presiden Jokowi itu ditegaskan bahwa ada daerah zonasi perkantoran yang bisa tentukan usaha-usaha di bidang jasa, tidak bisa di kawasan industri pariwisata," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sisi selatan kompleks Monumen Nasional (Monas). Ratusan pohon ditebang hingga menghilangkan kesan teduh pada area itu.

Komisi D (pembangunan ) DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Cipta Tata Ruang untuk mendapatkan penjelasan lengkap soal proyek revitalisasi.

"Besok kita akan rapat dengan Dinas Cipta Tata Ruang jam 10," kata anggota Komisi D, Justin Adrian Untayana, kepada merdeka.com, Selasa (21/1).

Dalam akun Twitter resmi miliknya, Justin sempat mengkritisi proyek ini. Utamanya terkait proses lelang proyek tersebut. Dia juga mempertanyakan apakah benar proyek ini hanya di anggaran pada satu tahun anggaran.

"Kita di Komisi D juga sudah cek di lapangan. Dan banyak hal akan kita tanyakan ke pihak dinas terkait proyek ini," jelasnya.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Rotasi 114 Perwira Tinggi, Panglima TNI Ganti Danpuspom hingga Waka RSPAD Gatot Soebroto
Rotasi 114 Perwira Tinggi, Panglima TNI Ganti Danpuspom hingga Waka RSPAD Gatot Soebroto

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dalam struktur TNI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Ramah Lingkungan, IKN Berkomitmen Jadi Kota Berkelanjutan
Ramah Lingkungan, IKN Berkomitmen Jadi Kota Berkelanjutan

Hal tersebut diungkapkan Diani Sadiwati sebagai Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Otorita IKN.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!

Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.

Baca Selengkapnya