Kontraktor Revitalisasi Monas akan Somasi Anggota DPRD DKI Fraksi PSI
Merdeka.com - Kontraktor revitalisasi kawasan Monas sisi selatan, PT Bahana Prima Nusantara berencana melakukan somasi terhadap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana.
"Kami akan somasi karena dia hanya menggunakan google map (tidak terjun langsung) dan tidak ada mengecek ke DMPTSP DKI Jakarta," kata pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Dia menjelaskan PT Bahana Prima Nusantara berlokasi di kompleks perkantoran dan memiliki legalitas dan validasi yang jelas. Sebab hal tersebut sudah berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).
Selain itu, Abu Bakar juga menyebut PT Bahana Prima Nusantara telah mengantongi izin usaha dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur.
"Yang di tanda tangani Pak Presiden Jokowi itu ditegaskan bahwa ada daerah zonasi perkantoran yang bisa tentukan usaha-usaha di bidang jasa, tidak bisa di kawasan industri pariwisata," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sisi selatan kompleks Monumen Nasional (Monas). Ratusan pohon ditebang hingga menghilangkan kesan teduh pada area itu.
Komisi D (pembangunan ) DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Cipta Tata Ruang untuk mendapatkan penjelasan lengkap soal proyek revitalisasi.
"Besok kita akan rapat dengan Dinas Cipta Tata Ruang jam 10," kata anggota Komisi D, Justin Adrian Untayana, kepada merdeka.com, Selasa (21/1).
Dalam akun Twitter resmi miliknya, Justin sempat mengkritisi proyek ini. Utamanya terkait proses lelang proyek tersebut. Dia juga mempertanyakan apakah benar proyek ini hanya di anggaran pada satu tahun anggaran.
"Kita di Komisi D juga sudah cek di lapangan. Dan banyak hal akan kita tanyakan ke pihak dinas terkait proyek ini," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dalam struktur TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Diani Sadiwati sebagai Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca Selengkapnya