Merdeka.com - Komnas HAM memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait aduan warga Waduk Pluit yang akan digusur. Dalam pertemuan itu Komnas HAM mengaku tak akan membela warga yang semena-mena menduduki tanah milik negara.

"Saya tegaskan Komnas HAM tidak dalam konteks membenarkan masyarakat yang menduduki tanah negara. Tapi ada 7.000 yang harus diselesaikan," kata Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di kantornya, Jumat (17/5).

Menurut Siti dengan mengadu ke Komnas HAM bukan berarti warga akan dibela. Apalagi ada pihak yang diduga memancing di air keruh.

"Kami sudah jelaskan polanya kepada Jokowi. Ada beberapa oknum mereka melakukan intimidasi. Dan Jokowi menyatakan pemprov tidak pernah memberikan ganti rugi. Makanya perlu kami petakan mana calo, mana preman," jelas Siti.

Sementara itu komisioner Komnas HAM Sianne Indriyani menjelaskan ada warga yang punya KTP, KK dan bayar pajak. Yang seperti ini layak dapat penggantian. Tapi banyak juga yang cuma menyerobot tanah negara.

"Ada warga yang tidak berhak. Makanya kita mau memastikan warga yang berhak mendapatkan ganti rugi. Yang berhak yang dapat. Yang tidak ya tidak," tegas Sianne.