Komisi A DPRD DKI Akui Ada Usulan Kenaikan Pendapatan di KUA PPAS 2021

Merdeka.com - Rencana kenaikan pendapatan DPRD DKI dari rencana kegiatan tahunan (RKT) 2021 menuai kritik tajam. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, total kenaikan pendapatan sebesar Rp53 juta.

Politikus Demokrat itu merinci pendapatan yang mengalami kenaikan ada pada tunjangan perumahan, apprasial dan komunikasi. Selebihnya, dia memastikan tidak ada kenaikan pendapatan.

"Kalau tunjangan perumahan naik dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta, appraisal itu bisa Rp110 juta sampai Rp120 juta, kemudian tunjangan komunikasi naik Rp21 juta menjadi Rp35 juta. Total kenaikan tunjangan Rp59 juta, dipotong pajak PPh, dikali 90 persen, jadinya Rp53 juta. Tunjangan lain tidak naik," jelas Mujiyono, Kamis (3/12).

"Sisanya, anggaran yang lain buat kegiatan untuk masyarakat."

Selain kenaikan tunjangan, Mujiyono mengamini ada penambahan sosialisasi Perda. Jika pada tahun sebelumnya sosialisasi Perda hanya dilakukan dua kali, tahun 2021 direncanakan akan dilakukan 4 kali. Bobot kenaikan uang sosialisasi Perda karena tidak adanya biaya transportasi.

Sementara untuk reses, bimbingan teknis, Mujiyono menegaskan tidak ada perubahan. "Kalau mau kalikan, besaran RKT itu dibandingkan dengan APBD 2021, masih di bawah 1 persen di DKI paling rendah, 0,9 persen," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS tersebut, ada kenaikan signifikan untuk Recana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Sementara pendapatan tak langsung DPRD DKI yang diusulkan pada 2021 mencapai Rp1.720.800.000. Dengan rincian per anggota dewan mendapat Rp143.400.000.

Kemudian pendapatan tak langsung seperti Bimtek Sekwan luar daerah diusulkan Rp60 juta. Lalu Bimtek Fraksi luar daerah Rp60 juta. Dan Tunjangan Reses Rp144 juta. Sementara kegiatan sosial dalam setahun mencapai Rp3.360.000.000 serta reses Rp960.000.000.

Secara keseluruhan anggaran diusulkan DPRD DKI untuk kegiatan dalam jika dikalkulasikan mencapai Rp8.383.791.000. Redaksi mengklarifikasi judul sebelumnya yang mencapai Rp8,8 miliar.