Kisruh DPRD vs Ahok bikin PNS DKI terlantar

Merdeka.com - Kisruh antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata berimbas kepada PNS DKI Jakarta. Dua bulan ini mereka sudah tidak menerima tunjangan kinerja daerah (TKD).

Salah seorang PNS DKI Jakarta, Rini mengatakan, bus antar jemput PNS DKI tidak dapat beroperasi lagi karena kehabisan anggaran. Bahkan mereka tidak tahu sampai kapan bus berhenti beroperasi.

"Tadikan dapat telepon dari pul bus katanya hari ini Pemprov DKI gak bisa antar jemput karena anggaran buat beli BBM gak ada. Nanti dikabarin kalau mau beroperasi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (27/2).

Dia menambahkan, rencananya anggaran untuk membeli BBM akan diusahakan oleh pihak pengelola bus antar jemput. Namun, hal ini masih mengambang, mengingat APBD DKI Jakarta 2015 belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Biasanya, dirinya diangkut bus antar jemput dengan rute Depok-Balai Kota-Depok. Saat jam pulang, bus biasanya sudah siap mengantar PNS DKI sejak pukul 16.00 WIB.

"Bus tujuan ke Depok ada dua. Masing-masing bus bisa sampai 50 orang yang keangkut," terangnya.

Dampak habisnya anggaran untuk pembelian BBM ini tidak hanya dirasakan PNS DKI Jakarta yang bertugas di Balai Kota DKI Jakarta. Sebab seluruh angkutan antar jemput yang dikelola Pemprov DKI Jakarta juga tidak beroperasi.