Merdeka.com - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta menggulirkan rencana interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Interpelasi ini dipicu kebijakan penataan PKL di Tanah Abang dimana Anies menutup Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodir para PKL.

Dimintai tanggapannya soal interpelasi kepada Anies Baswedan, Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan menyatakan akan menentang upaya interpelasi itu. Seperti diketahui, PAN adalah salah satu parpol yang mengusung pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Saya menentang. Saya tidak setuju," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Zulkifli menegaskan pihaknya akan membela Anies Baswedan. Menurutnya interpelasi tersebut tak tepat karena Anies baru beberapa bulan menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Anies-Sandi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu.

"Orang baru kerja mau diinterpelasi, yang enggak-enggak aja," tutupnya.

Hak interpelasi ini juga sempat diwacanakan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta akhir Januari lalu. Saat itu, Fraksi PDIP di mengajak partai-partai lain untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Hak interpelasi diajukan karena berbagai kebijakan yang telah dijalankan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dinilai membuat Jakarta semakin semrawut.

Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi. "Arah kita akan ke sana," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono pada Rabu (24/1) lalu.