Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD Sebut Kampung Pulo Mau Tak Mau Harus Dinormalisasi

Ketua DPRD Sebut Kampung Pulo Mau Tak Mau Harus Dinormalisasi Ketua DPRD DKI Jakarta diperiksa KPK. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan normalisasi sungai mau tidak mau harus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang mengalami penyempitan bibir sungai secara drastis seperti Kampung Pulo.

"Sekarang pak Anies mengatakan naturalisasi dan normalisasi, apa coba naturalisasi? Yang naturalisasi itu seperti di Pesanggrahan sana, karena tanahnya tidak pernah direklamasi masyarakat. Tapi kalau seperti Kampung Pulo ya harus normalisasi," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/11).

Menurut Prasetyo, normalisasi tidak kunjung dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan dalih mengutamakan naturalisasi.

"Naturalisasi tidak sesuai untuk dijalankan di wilayah dengan kondisi bibir sungai yang menyempit drastis," katanya.

Sementara itu, katanya, jika normalisasi maka bibir sungai akan kembali lagi menjadi lebih besar dan akan memperlancar aliran air sehingga tidak menimbulkan genangan karena air akan mengalir lancar.

Sekarang, lanjut dia, tinggal kemauan dari pemerintah daerah di bawah pimpinan Anies Baswedan apakah berkeinginan untuk mengeksekusi atau tidak.

"Jakarta ini kalau dikatakan tidak akan banjir itu bohong. Tapi untuk diminimalisir pasti bisa, tapi dengan cara fokus pekerjaan yang mana, jangan semua sama rata," tutur Prasetyo.

Untuk fokus pekerjaan yang dilakukan sendiri, Prasetyo menyebut bahwa pada 2022 sedang dibahas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Komisi-Komisi di DPRD DKI Jakarta.

Namun dia berjanji akan selektif dalam memilah program kerja tersebut dan hanya akan meloloskan pekerjaan prioritas.

"Jelas sekali seperti program sodetan, normalisasi, dan lainnya, itu silakan dirapatkan di komisi. Tapi saya akan lihat di rapat Badan Anggaran (Banggar), kalau tidak prioritas akan saya coret," tuturnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya
Jakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu

Jakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu

BPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.

Baca Selengkapnya