Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD Pertanyakan Kenaikan Anggaran Tunjangan Gubernur dan Wagub DKI Ditutupi

Ketua DPRD Pertanyakan Kenaikan Anggaran Tunjangan Gubernur dan Wagub DKI Ditutupi Ketua DPRD DKI Jakarta serahkan LHKPN. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali untuk membuka secara gamblang mengenai tunjangan yang diberikan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria.

Selain itu dia juga meminta adanya pemaparan secara detail untuk anggota DPRD DKI.

"DPRD berapa? Gubernur berapa? Buka di sini Pak," katanya di rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI, Kamis (13/1).

Politikus PDIP menyebut kenaikan tunjangan untuk gubernur dan wakil gubernur perlu diketahui oleh masyarakat. Marullah pun memaparkan soal tunjangan gubernur dan anggota DPRD.

Namun, hal yang dipaparkan oleh Marullah belum disampaikan secara jelas dan detail. Karena hal itu, Prasetio meminta rapat ditunda selama 30 menit.

"Saya skors dulu, keluar dulu Pak. Saya kasih waktu pak setengah jam," ujarnya.

Setelah rapat kembali dibuka, Prasetio masih mempertanyakan pemaparan detail terkait gaji dan tunjangan tersebut. Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sigit Widiatmoko menyatakan besaran tunjangan tersebut sudah berdasarkan PP Nomor 109 tahun 2020.

"Kegiatan belanja operasional gubernur dan dan wakil gubernur sebagaimana dijelaskan ketua DPRD diatur dalam PP belum pegang detail," ucapnya.

Sementara itu, Marullah menyatakan tunjangan yang diterima oleh gubernur dan wakil gubernur sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Kata dia, persentase tersebut berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2020.

Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu menyatakan pihaknya tidak pernah mengambil kebijakan pada angka maksimal.

"Tergantung PAD. Yang ada angka pasti nya adalah 0,15 persen dari PAD angka pasti 0,15 persen," jelas dia.

Karena hal itu, Prasetio meminta agar Marullah membuat surat tertulis mengenai besaran kenaikan gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur secara detail.

"Pak Sekda kalau memang enggak berani secara transparan dan akuntabel buat surat besok kepada saya jawaban tertutup dan sejelas-jelasnya," tegasnya.

Reporter: Ika Defianti/Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya