Ketua DPRD DKI: Ahok ditipu anak buahnya

Merdeka.com - Sebelum duduk dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Badan Anggaran (Banggar) DPRD melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Rapat hari ini ini menindaklanjuti evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD DKI Jakarta 2015.

Dalam rapat itu, penyertaan modal pemerintah (PMP) menjadi perhatian DPRD. Ketua Banggar DKI Jakarta ,Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PMP yang terdapat dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak sesuai rencana karena ada modal yang diberikan tidak sama dengan pembahasan terdahulu.

"Setelah kami baca anggaran APBD yang diserahkan Kemendagri kepada kami sebagai tembusan DPRD. Ini ada beberapa contoh permasalahan yang dibilang siluman," ujarnya dalam Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3).

Dia mengungkapkan, ada lima perusahaan mendadak mendapatkan PMP. Perusahaan tersebut masuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Pertama adalah PD Dharma Jaya dianggarkan menerima Rp 51,7 miliar. Padahal, tidak pernah dibahas pada saat Rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini kita enggak kasih anggaran dan dia juga tidak minta kepada kita," tegasnya.

Kedua, PT Ratax Armada yang mendapatkan anggaran Rp 5,5 miliar. Prasetyo menyatakan anggaran itu tidak disetujui oleh DPRD. Kemudian, ada anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar.

"Ini juga enggak ada pembahasan pada saat kita Rapat Banggar dengan TAPD, tapi di sini timbul," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Prasetyo melanjutkan, PT Grahasahari Surya Jaya juga mendapatkan bantuan modal pemerintah sebesar Rp 48,8 miliar. Lalu ada juga PT RS Haji Jakarta mendapatkan suntikan sebesar Rp 100,3 miliar.

"Kalau melihat PT ini kayak PT restoran padang nih. Saya enggak tahu juga di sini keluar senilai Rp 48,8 miliar. Di APBD saudara gubernur ini ada senilai Rp 100,3 miliar," katanya.

Prasetyo meminta Banggar menanyakan soal anggaran siluman itu pada saat rapat dengan TAPD. Sebab dia menduga Ahok tengah dikerjain oleh anak buahnya sendiri.

"Ini yang mau saya ingatkan kepada sahabat saya, saudara Ahok ditipu oleh anak buahnya. Saya enggak ngerti, atau bisa juga sebaliknya, saya enggak ngerti, tapi yang pasti ini mau saya ingatkan," ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Nanti saya akan buat tim teknis dari setiap fraksi untuk membuat kesimpulan dari APBD versi Pemda hasilnya apa, temuan-temuannya," tambahnya.

Sementara anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Bestari Barus, menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut harus dihadirkan dalam rapat pembahasan.

"Pihak-pihak terkait mungkin dapat dihadirkan, apakah mereka mengusulkan itu atau tidak, supaya clear. Kalau kita debat hari ini tidak ada TAPD di sini," ?tutupnya.

Seperti diketahui, Tim Angket juga akan memanggil Ahok untuk menanyakan anggaran siluman di RAPBD DKI 2015. Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menegaskan, pemanggilan harus tetap dilakukan untuk mengetahui proses RAPBD DKI Jakarta 2015 secara utuh.

"Angket ini harus membuka kenapa keributan ini terjadi. Kalau itu dilakukan semua pihak akan dipanggil dan diklarifikasi, seperti DPRD, dinas, pejabat lelangnya, sampai ke gubernurnya," ungkapnya.