Merdeka.com - Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD DKI tidak akan menyetujui rencana Pemprov DKI melegalkan becak dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Enggak bakalan ada becak di Jakarta. Enggak bakal terealisasi," kata Prasetio saat ditemui wartawan, Selasa (9/10).

Menurutnya, aturan larangan becak yang tertuang dalam Perda itu sudah tepat. Dia menyebut Jakarta sebagai ibu kota harus menerapkan transportasi angkutan massal orang modern serta manusiawi.

Prasetio mencontohkan adanya transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) hingga MRT dan LRT Jakarta yang segera beroperasi.

"Harusnya Pemprov DKI lebih fokus mengembangkan moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta dan perkembangan zaman, seperti ibukota-ibukota negara lainnya, jangan malah mundur," ujarnya.

Politisi PDIP itu menyebut pelegalan becak di Jakarta adalah penurunan kualitas fasilitas publik. "Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana, ketika becak yang direncanakan seratus, tiba-tiba seribu. Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta," tandasnya.

Diketahui, sebanyak 1.685 unit becak yang sudah beroperasi di Jakarta. Dengan rincian, ada 185 di kawasan Jelambar dan Bandengan, Jakarta Barat. 1.460 unit becak tersebar di kawasan Jakarta Utara, yakni Pademangan, Teluk Gong, Muara Baru, Tanah Pasir, Koja, Semper Barat, Tanjung Priok, Kalibaru dan Muara Angke. Lalu ada 40 unit becak yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur, seperti di Jatinegara, Cakung, Pulogadung dan Matraman.