Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenhub ribet, Ahok akan gandeng Adhi Karya bangun LRT

Kemenhub ribet, Ahok akan gandeng Adhi Karya bangun LRT Ahok terima penghargaan dari Bappenas. ©facebook.com/ahokbtp

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Rencananya pertemuan yang akan membahas kesiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek tersebut akan dilakukan sore hari ini.

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, pembangunan LRT ini masih terkendala dengan perbedaan pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan.

Dia mengusulkan untuk memakai rel berukuran 1.435 mm. Rel tersebut lebih lebar dari ukuran rel pada LRT yang dibiayai Kemenhub yakni berukuran 1067 mm.

"Mau bahas bahwa kita harus kerjasama, Adhi Karya kerjain, kalau Menhub tidak mau mengambil alih, yang dikerjakan Adhi Karya, maka ini jadi bisnis Adhi Karya untuk LRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Dia menjelaskan, langkah tersebut sangat mungkin dilakukan kareka perizinan sepenuhnya berada di Pemprov DKI Jakarta.

"Tentu izinnya harus dari kami. Karena ini akan masuk ke Jakarta. Harus bicara dengan BUMN. Apa join nanti saya gak tau," tutup Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah jika pengerjaan kereta ringan atau LRT Jabodetabek akan tertunda. Namun memang pengerjaannya baru akan dimulai menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Keputusan ini penting, karena adanya perbedaan konsep pembangunan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan.

"Bukan batal, sementara Menhub baru akan membayar kalau sudah ada keputusan ratas Presiden," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).

Namun, Ahok mengakui, LRT Jabodetabek yang membentang dari Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 54,5 kilometer (km) tidak bisa beroperasi di 2018 atau sebelum pagelaran Asian Games 2018 di Jakarta.

"ASEAN Games kan ga perlu dari sana," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, LRT Jabodetabek ini tidak dapat beroperasi pada 2018. Kemungkinan proyek kereta ringan ini baru akan siap pada 2019.

"LRT Jabodetabek nggak bisa kejar Asian Games, nggak mungkin 2018, jadi bisa 2019 karena masalah di Jakarta kompleks," katanya saat acara press background di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (10/5).

Persoalan ini bukan tanpa sebab. Awalnya, proyek LRT Jabodetabek dibiayai oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub lantas menunjuk PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor untuk pekerjaan prasarana seperti rel dan stasiun. Proyek ini telah groundbreaking pada 9 September 2015 namun kelanjutan pekerjaan proyek ini dipastikan tidak berjalan mulus.

Kemenhub masih berpegangan pada Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Proyek ini ditanggung APBN dan memakai lebar rel 1067 mm. Namun muncul Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkerataapian Umum Di DKI Jakarta. Dalam Perpres ini, proyek LRT Jabodetabek yang jalurnya masuk ke wilayah DKI Jakarta akan dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.

Di sini lah awal mula persoalan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) ingin agar jalur kereta LRT yang lewat di Jakarta memakai rel berukuran 1435 mm, lebih lebar dari ukuran rel pada LRT yang dibiayai Kemenhub yakni berukuran 1067 mm.

"DKI memutuskan pakai 1435, Kemenhub pakai 1067," jelasnya.

Kemenhub masih berpandangan bahwa lebar rel (gauge) 1067 mm dinilai telah dipakai pada rel KRL Jabodetabek dan jalur kereta Jawa. Biaya investasi rel ukuran 1067 mm juga lebih murah namun Gubernur DKI berpandangan beda.

Akibatnya, Adhi Karya sebagai kontraktor dalam posisi 'bingung' untuk melanjutkan proyek ini.

Kemenhub, lanjut Hermanto, bisa saja mengikuti standar DKI yakni 1435 namun harus diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas). "Kalau ada perubahan Ratas pakai lebar spoor 1435 tapi asal diputuskan (Ratas), Ini nanti akan dinaikkan ke Presiden," ujarnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan

Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan

Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud

Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud

Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

Baca Selengkapnya