Kejar Target, Pemprov DKI Minta Kemendagri Selesaikan Evaluasi RAPBD DKI 2020
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyelesaikan evaluasi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020.
"Saya sudah kejar Kemendagri, janjinya sih besok," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).
Saat ini, kata dia, evaluasi itu sudah di Sekjen Kemendagri dan tinggal di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Setelah itu, kata Saefullah, hasil evaluasi dapat diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk diperbaiki dan kemudian dapat disahkan sebagai APBD DKI 2020.
"Hari ini sudah di Sekjen, besok pagi masuk ke menteri, mudah-mudahan diteken langsung," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan evaluasi APBD DKI Jakarta 2020 sudah di atas 50 persen. Evaluasi ditargetkan selesai sebelum tutup tahun.
"Kalau bicara sudah berapa jauh ya saya pikir paling enggak minimal sudah di atas 50 persen lah," kata Syarifuddin kepada merdeka.com.
Syarifuddin menjamin tenggat bagi Kemendagri, khususnya Bina Keuangan Daerah mengevaluasi APBD DKI tidak akan molor. Kendati menurutnya, pengajuan anggaran untuk ibu kota sangat kompleks. Terlebih lagi ia berseloroh berkas yang diajukan DKI sangat tebal.
Dari ribuan kegiatan anggaran, Syarifuddin mengaku ada sejumlah catatan namun untuk saat ini belum bisa untuk dipublikasikan. Umumnya, kata dia, catatan dari Kemendagri perubahan nomenklatur soal kegiatan anggaran.
Disinggung ada tidaknya kegiatan anggaran DKI yang ditolak, Syarifuddin menjawab secara normatif tanpa merujuk ke APBD DKI.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir saat Cuaca Ekstrem
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaTKN: Survei Elektabilitas Prabowo-Gibran Kalah Tipis Sekali dengan Ganjar-Mahfud di Jateng
TKN mengklaim survei elektabilitas Prabowo-Gibran sudah berbeda tipis di Jawa Tengah dengan Ganjar-Mahfud MD di Jateng.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaKemendagri Sentil Satker Pemda: Harus Inisiatif Eksekusi Anggaran, Jangan Cuma Agenda Rutin Saja
Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban
Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca Selengkapnya