Kebijakan-kebijakan Ahok ini bikin kontroversi umat Islam

Merdeka.com - Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, merupakan sosok yang tegas dalam menyikapi sebuah permasalahan dari kaca mata seorang kepala daerah. Ketegasan yang kerap dilakukan 'tanpa tedeng aling-aling' inilah, yang kerap menjadikan Ahok sebagai sosok kontroversial di tataran para pejabat negara lainnya.

Namun kebijakan yang diberikan Ahok kerap kali menimbulkan kontroversi. Tapi bukan Ahok namanya kalau tak cuek melenggang, di tengah hujan-hujatan yang kerap menerpa dan mencoba menggerus eksistensinya sebagai seorang Gubernur DKI.

Berikut adalah sikap, baik dalam bentuk komentar maupun dalam tataran kebijakan, yang pernah diambil Ahok sebagai Gubernur DKI dan memancing kontroversi bagi masyarakat, terutama sebagian pemeluk agama Islam.

Ahok larang pemotongan hewan qurban

Terkait pemotongan hewan kurban, Ahok pernah dikambing-hitamkan mengenai polemik yang menyudutkan dirinya tersebut. Padahal, dirinya pernah menegaskan bahwa sama sekali tidak melarang pemotongan hewan kurban, terutama di lingkungan sekolah.Menurutnya, ada kesalahpahaman atas Instruksi Gubernur Nomor 67 tahun 2014, yang melarang pemotongan hewan jenis unggas di kampung-kampung.Dirinya pun pun menegaskan, jika yang menandatangani instruksi itu adalah Gubernur DKI Joko Widodo, dan bukan dirinya. Sehingga salah jika ada yang mengatakan bahwa dirinya lah yang mengeluarkan larangan tersebut.Ahok mengaku tidak pernah melarang pemotongan hewan kurban di sekolah. Namun memang saat menggelar rapat, ada beberapa kepala sekolah yang merasa khawatir jika anak-anak murid melihat pemotongan hewan secara langsung, maka hal itu akan meninggalkan trauma."Bukan saya yang larang. Kepsek dalam rapat mereka khawatir anak SD lihat pemotongan. Tapi itu terserah mereka, yang buat verbal ya silakan mereka yang laksanakan. Kalau di sekolah sudah biasa silakan aja," ungkap Ahok kala itu.

Ahok tak setuju kolom agama di KTP

Saat masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok pernah berpendapat bahwa pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu tidak penting karena tak bermanfaat bagi orang lain."Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu. Bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?," ujar Ahok.Menurut Ahok, hanya Undang-undang di Indonesia yang menginstruksikan pencantuman agama dalam data KTP. Selain tidak bermanfaat, lanjut Ahok, pencantuman data agama juga tak ada hubungannya dengan tata cara pemakaman jika pemilik KTP ditemukan tewas di suatu tempat."Kalau ada argumen kayak gitu saya ketawa aja. Kalau mati di pesawat, itu juga banyak polisi nemu mayat tanpa identitas, makaminnya gimana? Kalau ini diperdebatkan bisa panjang," ujarnya.

Lempar wacana lokalisasi tempat prostitusi

Saat menjadi Gubernur DKI, Ahok pernah melempar wacana dengan menilai bahwa lokalisasi untuk pekerja seks komersial (PSK) itu dibutuhkan. Tujuannya tak lain hanya sebagai bentuk meminimalisasi dari praktik prostitusi, agar tak meluas ke mana-mana."Nggak akan ada solusi (lokalisasi) kita hanya bisa meminimalisasi. Orang prostitusi ini sudah ada dari zaman nabi kok," ujar Ahok pada Kamis (30/4) silam.Menurutnya, lokalisasi prostitusi di Jakarta hanyalah sebuah wacana. Padahal semua orang telah mengetahui banyak tempat di Jakarta yang telah dijadikan sarana prostitusi, seperti di kawasan Mangga Besar, Ancol, dan lainnya."Lokalisasi juga sebetulnya nggak mungkin bisa kita lakukan karena secara UU kan melarang. Kalau kamu mau menyediakan kamu dipidana. Saya cuma melempar wacana ini supaya orang sadar di Jakarta ada nggak sih lokalisasi," papar Ahok.

Ahok izinkan jemaah Ahmadiyah beribadah

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok) mengaku tak mau menyegel tempat ibadah aliran kepercayaan Ahmadiyah di Jakarta meski tempat itu hanya mengantongi izin sebagai hunian."Kami engga mau disegel. Kalau dijaga urusan polisi, bila perlu bila mereka mengajukan IMB dan mengubah peruntukan jadi masjid akan saya kasih," ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (11/7) kemarin.Menurutnya, selama ini para pengikut aliran Ahmadiyah yang tidak diperbolehkan beribadah di Masjid tempatnya itu, membuat mereka kesulitan untuk melakukan ibadah.Atas dasar itu, Ahok mempersilakan mereka menggunakan rumah untuk dijadikan tempat ibadahnya."Orang islam ga terima Ahmadiyah sebagai masjid. Ya sudah kalau rumah ibadah apa terserah anda lah. Kita kan mengakui kepercayaan orang," katanya.Diketahui, sejumlah warga Bukit Duri mengusir jemaat Ahmadiyah yang akan melakukan salat Jumat di Masjid An-Nur, di daerah Tanjakan Batu, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.Bangunan dua lantai yang tidak menyerupai masjid kebanyakan itu telah disegel Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan sejak Rabu (8/7).