Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta kembali tersandung kasus lahan. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta dihadapkan dengan kasus penipuan dan percobaan gratifikasi saat membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Pembelian ini jadi bermasalah karena Dinas Perumahan DKI Jakarta ternyata membeli lahan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun Dinas Perumahan membelinya dari seorang warga atas nama Toeti Soekarno, yang juga memegang sertifikat lahan tersebut berupa girik.

Lahan tersebut dibeli DKI Rp 648 miliar. Kejanggalan ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Hal yang aneh bila satu lahan bisa dimiliki dua sertifikat. Meskipun sertifikat yang dimiliki Dinas Kelautan belum hak milik karena mengaku tak pernah direspon Badan Pertahanan Nasional (BPN). Mungkinkah BPN terlibat dalam kasus ini?

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan secara instansi BPN tak ada masalah dan sangat dibutuhkan. Hanya saja, katanya, tak menutup mata pegawai nakal di instansi mana pun pastilah ada.

"BPN-nya sih oke, oknum di dalemnya ini yang harus dibersihin. Kalau enggak percaya BPN, masa dibubarin. Saya masih percaya BPN tapi mari kita sama-sama bikin pembersihan oknum-oknum yang enggak bener di BPN. Harus dibersihkan karena rawan banget masalah tanah," kata Djarot usai salat Jumat di Masjid Assyukur Jalan Tambak, Menteng, Jakarta, Jumat (1/7).

Diakuinya, saat ini ada ratusan bidang lahan DKI tak bersertifikat. Dia berharap kerja sama BPN agar aset DKI berupa lahan bisa terdata dengan baik.

"Sedang kita susun proses sertifikasi, sudah 3-4 bulan lalu, lagi progress, termasuk kerjasama dengan BPN. Kemudian kita mendata semua SKPD, karena masih banyak lahan kita yang tanda kutip belum terdata dan belum terurus, tidak termanfaatkan secara maksimal. Beberapa kali sudah kita rapatkan, sudah mulai ada progress untuk tindak lanjuti. Karena memang ini persoalan sudah lama, menahun," jelas mantan wali kota Blitar ini.

"Bukan hanya inventarisasi tapi juga proses sertifikasi makanya perlu kerja sama dengan BPN, kami udah pernah lakukan kok, kami pengalaman, saya cenderung punya pengalaman, dan waktu itu bagus BPN-nya," tambahnya.

Pendataan aset DKI termasuk tanah harus dikerjakan bersama-sama. Sehingga bila terjadi masalah ke depan harinya, tak ada saling lempar tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini.

"Makanya kita jangan saling todong lempar tanggung jawab, SKPD juga. Yang paling banyak asetnya misalnya apa? Dinas pendidikan, sekolah," pungkasnya.