Karut Marut Penyaluran Bansos di DKI hingga Disetop Sementara

Merdeka.com - Distribusi bantuan sosial (bansos) tahap dua selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI dihentikan sementara. Pemprov hendak mengevaluasi data penerima Bansos yang selama ini dikeluhkan tidak tepat sasaran dan amburadul.

Evaluasi menunggu data valid dari Dinas Sosial.

Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan kemungkinan besar data penerima bansos tahap dua akan bertambah. Pada tahap pertama jumlah penerima Bansos tercatat sebanyak 1,2 juta KK.

"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

Distribusi dijadwalkan 9 hingga 24 April. Namun proses distribusi tidak sesuai jadwal, dan ditemukan tidak tepat sasaran.

Bentuk Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.

Ketua RW Harap Pemerintah Pusat Ikuti Data dari Bawah

Sengkarut data penerima bansos yang amburadul disebabkan tidak sesuainya jumlah antara yang dipegang pemerintah pusat dengan lapisan paling bawah.

ST, salah satu Ketua RW di Kecamatan Cipayung mengungkapkan jika pemerintah mengacu kepada data yang dikirimkan dari tingkat Rt dan RW, maka penyaluran Bansos pasti akan tepat sasaran.

"Kemarin saya dapet, Senin 20 April kemarin. Nah, setelahnya itu kita pengurus RT/RW sudah mendata masyarakat sesuai wilayah domisili tempat tinggal. Jadi insyallah lah kalo pemerintah ikutin data itu, sesuai udah karena langsung data dari bawah," ujarnya saat dihubungi merdeka.com.

Dia menjelaskan, para RT/RW selaku yang membagikan bansos langsung kepada warga di tahap pertama ini, mengalami beragam persoalan terlebih soal data yang tidak sesui.

"Kalau yang pertama itu, kita susah di pendataan warga. Banyak data dari pemerintah tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal warga. Berbeda antara tempat tinggal langsung dengan data, jadinya banyak warga yang menanyakan ke kita dan engga sedikit curiga ke pengurus RT/RW padahal kita udah jelasin sesuai aturan," ungkap ST.

Atas kesalahan data tersebut, dia telah mengembalikan 100 paket bansos yang tidak jadi diberikan kepada warga, karena tidak sesuai data antara domisili tempat tinggal.

"Jadi warga itu data sesuai sama RW saya, tapi tempat tinggalnya sudah pindah. Tapi kalau memang mau ngambil ya bisa, tapi kita RW harus koordinasi ke pihak sana untuk menulis bahwa warga itu udah dapet bansos. Ribet emang tapi biar enggak ada dapet ganda kan," ujarnya.

Kendala selanjutnya, atas pendataan yang dilakukan untuk tahap kedua. ST mengungkapkan banyak warga yang berkecukupan, bahkan pegawai negeri minta untuk didata jadi penerima bansos.

"Kita di bawah kan bertugas mendata kembali warga yang belum dapet, kita data tapi banyak warga yang berkecukupan minta didata juga termasuk PNS. Kalau udah gitu, kita RT/RW disindir itukan uang negara bukan uang RT/RW, tapi kita megang beban moral dan kasian juga warga kekurangan," ungkapnya.

Dari hal tersebut, ST mengharapkan kepada pemerintah lebih memasifkan kembali informasi siapa yang berhak dan tidak supaya penyaluran bansos tepat sasaran. Terlebih pada tahap kedua nanti, penyaluran bansos harus lebih baik dari yang kemarin.

"Kitakan harus tetep jujur, sesuai dengan ketentuan dan form aturannya, dengan surat PHK, atau tidak berpenghasilan, gaji di bawah. Semoga bantuan cepat turun, karena warga menunggu dan juga datanya bener biar kita engga susah juga," katanya.